TINDAKAN PASSING OFF (PEMBONCENGAN REPUTASI) DALAM PELANGGARAN MEREK TERHADAP SUATU MEREK TERKENAL (STUDI KASUS PUTUSAN NO.55K/PDT.SUS-HKI/2015/MA)

Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen, terutama merek terkenal. Merek terkenal sering menjadi obyek pelanggaran karena terkait dengan reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal tersebut sehingga seringkali menggoda pihak-pihak lain yang beritikad buruk untuk membonceng dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum, salah satunya adalah Passing Off (Pemboncengan Reputasi). Passing Off ini dapat menyesatkan konsumen, konsumen akan mengira barang milik pelaku Pemboncengan Reputasi adalah merek barang hasil produksi Pelaku usaha yang sebenarnya, padahal jelas dari segi kualitas, keamanan, dan kenyamanan akan berbeda dan tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Yang mana akibat dari penyesatan konsumen tersebut akan berdampak pada reputasi barang milik pelaku usaha yang sebenarnya. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam kepastian hukum HKI sehingga perlu diteliti dalam penulisan ini yaitu tentang penegakan hukum merek dalam tindakan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) berdasarkan putusan no.55K/ Pdt.Sus-HKI/2015 dan upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari akibat tindakan Pemboncengan Reputasi ini. Metode penelitian yang di pakai dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penyusunan skripsi ini menggunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan teknik penelitian kepustakaan (library research) yang merupakan pengumpulan data-data yang dilakukan melalui literatur atau dari sumber bacaan lain yang terkait dengan penulisan skripsi ini, yang semuanya itu dimaksudkan untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian. Passing Off (Pemboncengan Reputasi) dalam sistem hukum merek Indonesia tidak diatur secara khusus dan tegas namun bentuk perbuatan dari Pemboncengan Reputasi merupakan pelanggaran hak merek terkenal baik yang terdaftar atau tidak terdaftar untuk barang/jasa sejenis maupun tidak sejenis. Berkenaan dengan penegakan hukum merek dalam tindakan Pemboncengan Reputasi di Indonesia berdasarkan UU Merek 2001 sudah berjalan, baik penegakan hukum secara preventif maupun secara represif meskipun perlu lebih ditingkatkan agar lebih dapat memberikan kepastian hukum. Dan terhadap pelaku usaha, upaya memberikan perlindungan hukumnya juga diberikan dalam bentuk perlindungan preventif dan represif.

1.  UEU-Undergraduate-24605-COVER.Image.Marked.pdf - 202 KB
2.  UEU-Undergraduate-24605-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 303 KB
3.  UEU-Undergraduate-24605-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 333 KB
4.  UEU-Undergraduate-24605-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 314 KB
5.  UEU-Undergraduate-24605-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 189 KB
6.  UEU-Undergraduate-24605-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 274 KB
7.  UEU-Undergraduate-24605-BAB1.Image.Marked.pdf - 466 KB

• Pelanggaran Merek Dagang Ditinjau Dari UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dan Pasal 1365 KUH Perdata Dalam Kasus Boncafe International PTE., LTD
• TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
• ANALISA YURIDIS PERBUATAN PIDANA PELANGGARAN MEREK DALAM MEMPRODUKSI BARANG BERDASARKAN PASAL 100 AYAT (1) UNDANG UNDANGMEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 17 K/PID.SUS/2020)
• PERLINDUNGAN HUKUM MEREK ASING TERKENAL TERHADAP PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK