HADHANAH TERHADAP PUTUSNYA PERKAWINAN FASAKH (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 1573/PDT.G/2014/PA.JS)

Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai mati dari salah seorang suami istri. Fasakh terjadi adakalanya disebabkan oleh suatu keadaan yang dapat membatalkan (merusak) akad yang melarang terjadinya pernikahan. Apabila seorang istri atau calon istri murtad atau ia enggan memeluk agama Islam. Jika dalam perkawinan itu salah satu pihak beralih agama (murtad) maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak tercapai sebab pandangan hidup suami isteri itu berbeda. Kehidupan rumah tangga yang semula bahagia, dengan murtadnya salah satu pihak yaitu suami atau isteri menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Hal ini tentu saja terhadap status hak asuh anak yang diakibatan oleh pernikahan yang difasakh dan juga analisa putusan hakim terkait fasakh pada perkara nomor 1573/Pdt.G/2014/PAJS yang penulis kaji berdasarkan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mengumpulkan data melalui penelitian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun tipe penelitiannya adalah studi kasus dengan menganalisa satu perkara fasakh yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara dengan putusan nomor 1573/Pdt.G/2014/PAJS yaitu secara komparatif terhadap putusnya perkawinan fasakh baik itu dari segi hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam pemutusan perkawinan yang diakibatkan oleh fasakh dapat mengakibatkan banyak permasalahan salah satunya adalah hak asuh anak (hadhanah). Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan tentang hadhanah atau hak asuh anak akibat fasakh. Walapun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan tentang hadhanah atau hak asuh anak akibat fasakh dan hubungan orangtua dengan anak tidak akan terputus sampai kapanpun. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, kewajiban orang tua terhadap anak dimuat dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 49, �Apabila orang tua dicabut hak pengasuhannya (hak hadhanah) dan ditunjuk wali untuknya, karena orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, tidak menghapuskan kewajiban orangtua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya�. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan istilah fasakh, melainkan tentang pembatalan perkawinan. Pada BAB IV pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Saran penulis dalam skripsi ini yaitu agar segala keputusan terbaik bagi agama si anak dapat diperhatikan oleh hakim Pengadilan Agama dalam kasus fasakh karena salah satu orangtua murtad dengan mempertimbangankan pendidikan agama anak bagi orangtua yang mengasuhnya.

1.  UEU-Undergraduate-29258-COVER.Image.Marked.pdf - 353 KB
2.  UEU-Undergraduate-29258-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 261 KB
3.  UEU-Undergraduate-29258-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 248 KB
4.  UEU-Undergraduate-29258-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 308 KB
5.  UEU-Undergraduate-29258-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 263 KB
6.  UEU-Undergraduate-29258-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 334 KB
7.  UEU-Undergraduate-29258-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 271 KB
8.  UEU-Undergraduate-29258-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 282 KB
9.  UEU-Undergraduate-29258-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 428 KB
10.  UEU-Undergraduate-29258-BAB1.Image.Marked.pdf - 694 KB

• SISTEM PERKAWINAN EXOGAMI MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI JABODETABEK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PEMALSUAN IDENTITAS DALAM HAL TERJADINYA PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1121/Pdt.G/2010/PA.JT)
• TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1087/Pdt. G/1995/PAJS JO MA 41K/AG/1998 JO MA 37PK/AG/2000 JO MA 17PK/AG/2002)
• TINJAUAN HUKUM ATAS HAK WARIS ISTRI DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA MENURUT HUKUM ISLAM� (Studi Kasus : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.38.K/AG/1998)
• GAMBARAN PENYESUAIAN PERKAWINAN SEPULUH TAHUN PERTAMA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DEWASA AWAL DI AREA JAKARTA BARAT YANG MENGALAMI KASUS KEHAMILAN DI LUAR NIKAH PADA MASA REMAJA
• GAMBARAN MASALAH DAN TIPE PENYESUAIAN DIRI TERHADAP PERKAWINAN PADA PASANGAN YANG MENIKAH BEDA AGAMA
• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DILAKSANAKAN SETELAH PERKAWINAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKTIM NO.1327/PDT.P/2012 PN.JKT.TIM)