ANALISIS UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 12B UNDANGUNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 14 PK/PID.SUS/2016)

Fenomena tentang korupsi di negara ini memang selalu menarik untuk dikaji karena terdapat indikasi bahwa maraknya tindak pidana korupsi memicu munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelengara negara. Tuntutan akan pemerintahan yang akuntabel dan bersih semakin keras, menyusul terjadinya krisis ekonomi akhir-akhir ini. Hal ini merupakan konsekuensi logis sebab kekacauan ekonomi saat ini merupakan ekses dari buruknya kinerja pemerintahan di Indonesia dan praktik korupsi ditengarai merupakan salah satu masalah utama. Salah satu fenomena yang terkait korupsi adalah kasus yang menimpa salah satu pegawai negeri sipil yang bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak bernama DHANA WIDYATMIKA yang telah divonis berdasarkan Putusan Nomor 14 PK/PID.SUS/2016. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, pertama, apakah tindakan DHANA WIDYATMIKA memenuhi unsur-unsur delik Tindak Pidana Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12B Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), kemudian apakah tindakan DHANA WIDYATMIKA memenuhi unsur-unsur Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagai tindakan turut serta dalam perbuatan Tindak Pidana Gratifikasi in casu. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu kegiatan ilmiah yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang dalam tindak pidana korupsi baru dapat terjadi apabila dua belah pihak, yaitu pihak orang luar yang menyuap atau menjanjikan sesuatu dengan mempengaruhinya demi untuk mendapatkan keuntungan disatu segi dan disegi lain adalah pegawai pegawai negeri atau pejabat yang mempunyai jabatan atau kedudukan. Dalam kasus DHANA WIDYATMIKA, dikatakan suatu pemberian yang �berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya� tidak cukup hanya memenuhi unsur adanya pemberian kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (in casu DHANA WIDYATMIKA selaku Pegawai Pajak), tetapi harus pula memenuhi unsur si pemberi mempunyai kepentingan dengan jabatan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian. Demikian juga tindakan DHANA WIDYATMIKA in casu tidak memenuhi syarat sebagai tindakan turut serta karena syarat kehendak dan bersama-sama tidak terpenuhi. Sehingga seharusnya Majelis Hakim dapat menyatakan tidak bersalah atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap DHANA WIDYATMIKA karena tidak memenuhi unsur delik gratifikasi maupun turut serta. Kata Kunci: Korupsi, Gratifikasi, DHANA WIDYATMIKA.

1.  UEU-Undergraduate-13887-Cover1.pdf - 40 KB
2.  UEU-Undergraduate-13887-Persetujuan.pdf - 30 KB
3.  UEU-Undergraduate-13887-pengantar.pdf - 12 KB
4.  UEU-Undergraduate-13887-Daftar isi.pdf - 27 KB
5.  UEU-Undergraduate-13887-keaslian.pdf - 30 KB
6.  UEU-Undergraduate-13887-publikasi.pdf - 26 KB
7.  UEU-Undergraduate-13887-daftar pustaka.pdf - 32 KB
8.  UEU-Undergraduate-13887-bab1-fik.pdf - 60 KB
9.  UEU-Undergraduate-13887-abstrak.pdf - 10 KB