PERLINDUNGAN HUKUM CALON JAMAAH HAJI DAN UMROH DALAM KASUS PT. FIRST TRAVEL (STUDI HUKUM PUTUSAN NOMOR 3096K/PID.SUS/2018)

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3096K/Pid.Sus/2018 dalam kasus PT.First Travel telah menguatkan putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Depok dan pengadilan Tinggi Bandung yang memerintahkan agar aset milik First Travel dirampas untuk Negara. Putusan ini menuai polemik hukum karena aset tersebut nyatanya bukan milik Negara melainkan milik calon jamaah haji dan umroh. Adapun PT. First Travel menguasai aset-aset tersebut dengan cara melawan hukum (penipuan). Dalam kasus ini, rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi calon jamaah haji dan umroh dalam perkara PT. First Travel setelah adanya Putusan Nomor 3096k/Pid.Sus/2018; 2) Bagaimana hubungan hukum kerugian Negara dengan kerugian calon jamaah haji dan umroh dalam perkara PT.First Travel. Dalam menjawab masalah tersebut, penulis melakukan penelitian normatif, di mana hasil penelitian didapat melalui studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat implikasi yuridis dalam putusan aquo karena menggunakan penalaran hukum yang tidak tepat.Dampak lanjut dari kondisi ini adalah calon jamaah haji dan umroh tidak mendapat keadilan hukum.

1.  UEU-Undergraduate-17473-cover.Image.Marked.pdf - 162 KB
2.  UEU-Undergraduate-17473-pengesahan.Image.Marked.pdf - 232 KB
3.  UEU-Undergraduate-17473-pernyataan.Image.Marked.pdf - 233 KB
4.  UEU-Undergraduate-17473-persetujuan.Image.Marked.pdf - 233 KB
5.  UEU-Undergraduate-17473-publikasi.Image.Marked.pdf - 294 KB
6.  UEU-Undergraduate-17473-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 259 KB
7.  UEU-Undergraduate-17473-abstrak.Image.Marked.pdf - 204 KB
8.  UEU-Undergraduate-17473-daftar isi.Image.Marked.pdf - 276 KB
9.  UEU-Undergraduate-17473-bab1.Image.Marked.pdf - 600 KB
10.  UEU-Undergraduate-17473-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 197 KB

• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS (STUDI KASUS PADA PT.CHIEN FU UTAMA PLASTIK)
• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA MELALUI JAMSOSTEK PADA PT. MECOSIN INDONESIA
• ANALISIS HUKUM ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT DALAM SENGKETA PERTANAHAN
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN ADVOKAT DITINJAU DARI UU NO.18 TAHUN 2003
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HIDUP LINGKUNGAN AKIBAT EKSPLOITASI PERTAMBANGAN KAPUR DI KAWASAN KARST CITEUREUP KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT.
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PRODUKSI OBAT (Studi Putusan No. 2336/Pid.Sus/2013/PN.Jakarta Barat)