AKIBAT HUKUM BAGI PERBANKAN DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT DENGAN DATA IDENTITAS PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO 358/PID.B/2019/PN.JKT.PST TANGGAL 24 MEI 2019)

Dalam Industri 4.0 dinamika perkembangan bisnis cukup meningkat. Adanya inovasi dan pemikiran pemikiran baru yang dinamis membuat manusia mampu menghadirkan sesuatu yang dapat memudahkan segala aktifitasnya, salah satu kegiatan kegiatan Sebagian masyarakat adalah aktifitas bisnis, adanya kemajuan ini mendorong lahir nya inovasi-inovasi yang memudahkan transaksi manusia salah satunya dengan pembayaran dengan kartu kredit yang merupakan fasilitas kredit dari perbankan, yang dalam penerbitannya digunakan prinsip - prinsip penilaian kelayakan pemberian kredit, untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Dalam menyalurkan kredit, bank memberikan penilaian berpedoman pada 7P, 5C dan 3R yaitu personality, party, purpose, prospect, payment, profitability dan protection, sedangkan 5C adalah character, capacity, capital, collateral dan condition of economy serta 3R adalah Return, Repayment dan Risk Bearing Ability. Dalam pelaksanaan nya perkembangan penggunaan kartu kredit yang sangat pesat di Indonesia telah menimbulkan permasalahan baru yaitu banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Bank dalam kaitannya dengan data pribadi nasabah kartu kredit. Karena alasan kemudahan yang diberikan oleh fasilitas kartu kredit itu, kemudian memicu timbulnya pelanggaran dalam cara penerbitan kartu kredit, berbagai cara pun dilakukan demi untuk bisa mendapatkan fasilitas dan kemudahan itu, mulai dari pemalsuan data pengguna kartu kredit hingga pembuatan data fiktif yang digunakan untuk menerbitkan kartu kredit baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh perbankan dalam menerbitkan kartu kredit dengan menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain tanpa seijin pemilik identitas resmi sebagaimana yang terlampir dalam putusan 358/Pid.B/2019/PN.JKT.PST yang dimana dalam Analisa penulis dalam putusan tersebut majelis hakim yang menangani dan mengadili perkara tidak memberikan sanksi yang jelas kepada bank, sedangkan sanksi hanya berlaku bagi karyawan atau oknum pelaku nya

1.  UEU-Undergraduate-23828-COVER.Image.Marked.pdf - 171 KB
2.  UEU-Undergraduate-23828-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 312 KB
3.  UEU-Undergraduate-23828-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 307 KB
4.  UEU-Undergraduate-23828-HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 401 KB
5.  UEU-Undergraduate-23828-HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.Image.Marked.pdf - 315 KB
6.  UEU-Undergraduate-23828-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 178 KB
7.  UEU-Undergraduate-23828-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 172 KB
8.  UEU-Undergraduate-23828-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 178 KB
9.  UEU-Undergraduate-23828-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 141 KB
10.  UEU-Undergraduate-23828-BAB1.Image.Marked.pdf - 170 KB

• TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN PENGURUS PERBANKAN YANG BERAKIBAT TERJADINYA PENYIMPANGAN TINDAK PIDANA HUKUM PERBANKAN ( STUDI KASUS PUTUSAN MA No.2152/Pid.sus/2008 )
• UPAYA HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK OBJEK JAMINAN KREDIT PADA INDUSTRI PERBANKAN (Studi Kasus Putusan Nomor 2628 K/Pdt/2017)
• PANDEMIC COVID-19 SEBAGAI SUATU KEADAAN DILUAR KEKUASAN (FORCE MAJEURE) DALAM KREDIT PERBANKAN
• PERLINDUNGAN HUKUM BANK MANDIRI DALAM PEMBERIAN KREDIT ( Studi Kasus Putusan Nomor. 74/Pid.Sus,-TPK/2018/PN.Bdg )