AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERDAMAIAN TERHADAP HAK-HAK KREDITOR SEPARATIS STUDI PUTUSAN NOMOR 03 PDT.SUS PEMBATALAN PERDAMAIAN 2020 PN.NIAGA.JKT.PST JO NOMOR 118 PDT.SUS PKPU 2018 PN.NIAGA.JKT.PST

Permasalahan utang-piutang sering terjadi dalam kegiatan berbisnis. Untuk penyelesainnya dapat dilakukan dengan cara mengajukan Permohonan PKPU dengan alasan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo. Terhadap permohonan PKPU, debitor harus mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditor dengan maksud rekstrukturisasi utang. Rumusan Masalah: Bagaimana kekuatan mengikat perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi bagi kreditor separatis dan Apakah akibat hukum putusan pembatalan perdamaian terhadap debitor separatis dalam Putusan Nomor 03 Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian 2020 PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 118 Pdt.Sus-PKPU 2018 PN. Niaga.Jkt.Pst Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif yang bersifat deskriptif analistis dengan menggunakan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dimana data penelitian dianalisa secara kualitatif. Rencana perdamaian yang telah disahkan dihomologasi menjadi undang-undang yang harus dilaksanakan oleh para pihak yaitu debitor dan kreditor. Perdamaian dalam PKPU sangat memerlukan peran dari Kreditor separatis karena tanpa perannya maka perdamaian sulit untuk berjalan terutama apabila jaminan kebendaan yang menjadi jaminan kreditor separatis merupakan sarana pemenuhan perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian dalam PKPU. Keberadaan Kreditor separatis sangat penting dalam terlaksananya Perjanjian Perdamaian. Apabila perjanjian perdamaian dibatalkan, maka kreditor separatis dapat menggunakan kembali haknya untuk mengeksekusi objek.

1.  UEU-Undergraduate-22523-Cover.Image.Marked.pdf - 280 KB
2.  UEU-Undergraduate-22523-Halaman Pengesahan.Image.Marked.pdf - 2142 KB
3.  UEU-Undergraduate-22523-Halaman Persetujuan.Image.Marked.pdf - 2201 KB
4.  UEU-Undergraduate-22523-Halaman Persetujuan Publikasi.Image.Marked.pdf - 1329 KB
5.  UEU-Undergraduate-22523-Halaman Pernyataan Keaslian.Image.Marked.pdf - 878 KB
6.  UEU-Undergraduate-22523-Abstrak.Image.Marked.pdf - 196 KB
7.  UEU-Undergraduate-22523-Kata Pengatar.Image.Marked.pdf - 570 KB
8.  UEU-Undergraduate-22523-Daftar Isi.Image.Marked.pdf - 175 KB
9.  UEU-Undergraduate-22523-Daftar Pustaka.Image.Marked.pdf - 199 KB
10.  UEU-Undergraduate-22523-Bab1.Image.Marked.pdf - 202 KB

• ANALISIS PUTUSAN PHI NO. 187/PHI/G/2011/PN JKT PST TENTANG PEMBATALAN PKB PT PLN (PERSERO) TAHUN 2010-2012
• Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Pembatalan Merek Berdasarkan Itikad Tidak Baik (studi kasus gugatan pembatalan merek rasional).
• STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA NOMOR O6 PK/N/HaKI/2006 TENTANG SENGKETA PEMBATALAN MEREK ENERJOS
• PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI KLAUSULA BAKU DALAM TIKET PESAWAT YANG MENGATUR MENGENAI PEMBATALAN (CANCEL) DAN/ATAU KETERLAMBATAN (DELAY)
• ANALISIS JURIDIS KASUS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA
• KEWENANGAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH BADAN PERADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
• ANALISA MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PUTUSAN No.157/Pdt/PN-BDG/2013)
• PEMBATALAN TERHADAP PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) (Putusan Nomor 03/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 78/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst)
• IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XIV/2016 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI, PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, PERATURAN GUBERNUR, DAN PERATURAN BUPATI/PERATURAN WALIKOTA
• TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (ANALISA PERKARA PERTAMINA MELAWAN KARAHA BODAS COMPANY) NO. PERKARA: 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST.