ANALISIS DAMPAK HUKUM SEBELUM DAN SESUDAH PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN PASCA PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga negara yang memiliki kekuasan kehakiman yang merdeka untuk melaksanakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan yang berlaku di Republik Indonesia. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian Permohonan mengenai uji materi Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (3) serta Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah perjanjian kawin dapat dibuat pasca perkawinan berlangsung dan 2) Bagaimana kedudukan baik harta maupun hutang yang dimiliki bersama. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif bersifat deskriptif analisis. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji lebih dalam lagi dampak pembuatan surat perjanjian kawin pasca perkawinan berlangsung terhadap harta dan hutang yang dimiliki dan/atau diperoleh para pihak selama perkawinan berlangsung berdasarkan hukum positif yang ada dan berlaku di Indonesia. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Pembuatan perjanjian perkawinan sekarang tidak wajib dibuat sebelum melangsungkan perkawinan, akan tetapi dapat dibuat pasca perkawinan. Sehingga baik harta maupun hutang yang dimiliki pasangan dapat dipisahkan dan menjadi hak serta kewajiban masing-masing pihak. 2) Bahwa kedudukan harta milik bersama pasca perjanjian kawin disahkan, dan dengan adanya asas hukum positif yang berarti tidak berlaku surut, maka pemisahan baik harta maupun hutang akan berlaku setelah adanya penetapan pengadilan.

1.  UEU-Undergraduate-24423-COVER.Image.Marked.pdf - 230 KB
2.  UEU-Undergraduate-24423-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 528 KB
3.  UEU-Undergraduate-24423-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 496 KB
4.  UEU-Undergraduate-24423-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 583 KB
5.  UEU-Undergraduate-24423-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 511 KB
6.  UEU-Undergraduate-24423-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 204 KB
7.  UEU-Undergraduate-24423-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 260 KB
8.  UEU-Undergraduate-24423-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 205 KB
9.  UEU-Undergraduate-24423-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 325 KB
10.  UEU-Undergraduate-24423-BAB1.Image.Marked.pdf - 275 KB

• SISTEM PERKAWINAN EXOGAMI MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI JABODETABEK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PEMALSUAN IDENTITAS DALAM HAL TERJADINYA PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1121/Pdt.G/2010/PA.JT)
• TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG PEREMPUAN DALAM MASA IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1087/Pdt. G/1995/PAJS JO MA 41K/AG/1998 JO MA 37PK/AG/2000 JO MA 17PK/AG/2002)
• TINJAUAN HUKUM ATAS HAK WARIS ISTRI DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA MENURUT HUKUM ISLAM� (Studi Kasus : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.38.K/AG/1998)
• GAMBARAN PENYESUAIAN PERKAWINAN SEPULUH TAHUN PERTAMA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DEWASA AWAL DI AREA JAKARTA BARAT YANG MENGALAMI KASUS KEHAMILAN DI LUAR NIKAH PADA MASA REMAJA
• GAMBARAN MASALAH DAN TIPE PENYESUAIAN DIRI TERHADAP PERKAWINAN PADA PASANGAN YANG MENIKAH BEDA AGAMA
• AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DILAKSANAKAN SETELAH PERKAWINAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKTIM NO.1327/PDT.P/2012 PN.JKT.TIM)