KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM MELAKUKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN PAJAK PUT. 000052.99/2018/PP/M.VIIIB TAHUN 2019 TANGGAL 27 FEBRUARI 2019)

Salah satu sistem pemunggutan pajak di Indonesai menganut sistem self assessment, setiap Wajib Pajak berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan melakukan pelaporan perpajakannya secara mandiri kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP). Namun dalam memenuhi kewajiban perpajakan tersebut, masih banyak Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara keseluruhan sehingga wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sering timbul sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang ditetapkan oleh DJP. Disamping DJP memiliki kewenangan menetapakan sanksi administrasi terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, DJP juga diberi kewenangan berdasarkan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi tersebut karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Dalam prakteknya dalam melaksanakan kewenangannya, DJP mengalami kendala-kendala untuk membuktikan adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib pajak sebagaimana dimaksudnya dalam pasal 36 ayat (1) UU KUP tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa bagaimana direktorat Jendral Pajak dapat mempergunakan kewenangannya dalam mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang diharapkan dapat memberikan suatu deskripsi yang jelas tentang kewenangan direktorat Jendral Pajak menghapuskan sanksi administrasi. Disamping peraturan perpajakan yang berlaku dan literatul yang berhubungan dengan rumusan masalah, penelitian ini juga dilakukan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Pajak PUT. 000052.99/2018/PP/M.VIIIB Tahun 2019, Dalam hal Direktur Jendral Pajak tidak mengabulkan, maka Wajib Pajak dapat melakukan upaya hukum lain, yaitu gugatan kepada Pengadilan Pajak. dalam menunjukan bukti bahwa terjadi kekhilafan atau bukan karena kesalahannya, dalam pembuktiannya Majelis Hakim dapat menyusun suatu konstruksi hukum dengan menggunakan logika berpikir secara argumentum a contrario (a contrario) yaitu menafsirkan atau menjelaskan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud. Majelis Hakim dapat memutus dengan seadilnya bagi Wajib Pajak maupun Direktur Jendral Pajak untuk menjalankan perintah Undang-undang. Dimana Direktur Jendral Pajak juga harus tetap berpegang pada asas certainly sebagai salah satu asas dalam pemungutan pajak

1.  UEU-Undergraduate-25058-COVER.Image.Marked.pdf - 158 KB
2.  UEU-Undergraduate-25058-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 308 KB
3.  UEU-Undergraduate-25058-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 250 KB
4.  UEU-Undergraduate-25058-HALAMAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 330 KB
5.  UEU-Undergraduate-25058-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 294 KB
6.  UEU-Undergraduate-25058-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 704 KB
7.  UEU-Undergraduate-25058-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 536 KB
8.  UEU-Undergraduate-25058-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 485 KB
9.  UEU-Undergraduate-25058-BAB1.Image.Marked.pdf - 454 KB