FUNGSI DAN PERANAN SURAT DAKWAAN

Penegakan hukum merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan kejahatan. Upaya untuk menanggulangi kejahatan merupakan suatu tanggung jawab bersama dari seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Meski demikian, para penegak hokum dianggap memiliki tugas dan tanggung jawab terdepan dan terpenting dalam menanggulangi kejahatan dan menegakkan hukum. Setiap terjadi kejahatan, hukum harus ditegakkan sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dijatuhi hukuman. Untuk melaksanakan penegakan hukum kepada pelaku kejahatan, diprlukan aparat yang dapat menjalankan peran khusus untuk hal tersebut. Salah satunya adalah Jaksa Penuntut Umum, yang berperan melakukan penuntutan kepada pelaku kejahatan. Peranan jaksa penuntut umum tersebut diterapkan dengan cara membuat surat dakwaan, surat dakwaan memiliki fungsi dan peranan amat penting dalam langkah awal untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan. Untuk membuat surat dakwaan, dibutuhkan suatu tekhnik dan strategi yang tepat agar suatu surat dakwaan dapat memenuhi syarat-syarat yang teah ditentukan, yaitu syarat material dan syarat formal. Hal ini dimaksud agar surat dakwaan dapat berjalan sesuai fungsinya, yaitu menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan di hadapan siding pengadilan terhadap pelaku kejahatan, dalam rangka tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Surat dakwaan tersebut dibuat sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum segera setalah ia menerima hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Namun sering kali terjadi, surat dakwaan yang telah diajukan dihadapan pengadilan dibatalkan demi hukum oleh hakim karena dianggap tidak memenuhi syarat material dari surat dakwaan, sehingga berakibat dikeluarkannya terdakwa pelaku kejahatan dari tahanan. Pembatalan surat dakwaan demi hukum oleh hakim tersebut sering terjadi karena tidak dipahaminya perumusan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP oleh jaksa penuntut umum. Akibatnya maka masyarakat akan resah dan tidak percaya kepada hukum karena membiarkan pelaku kejahatan yang akan dimintai pertanggung jawabannya bebas begitu saja dari semua dakwaan dan tidak bertanggung jawab atas semua perbuatannya.

1.  UEU-Undergraduate-54-COVER.pdf - 18 KB
2.  UEU-Undergraduate-54-ABSTRAK.pdf - 8 KB
3.  UEU-Undergraduate-54-DAFTAR ISI.pdf - 12 KB
4.  UEU-Undergraduate-54-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 13 KB
5.  UEU-Undergraduate-54-KATA PENGANTAR.pdf - 17 KB
6.  UEU-Undergraduate-54-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 17 KB
7.  UEU-Undergraduate-54-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 17 KB
8.  UEU-Undergraduate-54-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 17 KB
9.  UEU-Undergraduate-54-BAB I.pdf - 34 KB