PENGAWASAN TERHADAP PENYIMPANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA DKI JAKARTA (BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2002 JO. NOMOR 2 TAHUN 2004)

Penyelenggaraan Reklame di Indonesia, diatur oleh Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame. Untuk pengaturan pajak reklame diatur didalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame. Pajak Reklame merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame berupa benda atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang atau jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota didalam penyelenggaraan diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bagaimana penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran didalam penyelenggaraan reklame. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan dan peraturan yang berlaku, atau dapat juga disebut penelitian hukum doktriner atau studi dokumen, seperti buku-buku, undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta disertai dengan analisa lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota masih kurang maksimal dimana masih banyaknya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi didalam penyelenggaraan reklame, baik pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemohon maupun oleh pihak pemerintah kota. Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggaran penyelenggaraan reklame hanya berupa sanksi administrasi, ringannya sanksi yang diberikan mengakibadkan penyelenggara reklame tidak jera untuk melakukan segala bentuk pelanggaran dan penyimpangan didalam penyelenggaraan reklame di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.. Hasilnya menunjukan bahwa lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota didalam penyelenggaraan reklame, menyebabkan retribusi berupa pajak reklame terhadap reklame yang diselenggarakan tidak menjadi pendapatan daerah yang optimal, Sehingga pemerintah daerah tidak secara maksimal didalam penerimaan pajak daerah khususnya pajak reklame. Lemahnya penerapan sanksi menjadikan penyelenggara reklame tidak mengalami ketakutan didalam melakukan pelanggaran dan penyimpangan didalam penyelengaraan reklame di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.  UEU-Undergraduate-4273-cover.pdf - 57 KB
2.  UEU-Undergraduate-4273-abstrak.pdf - 10 KB
3.  UEU-Undergraduate-4273-daftargambar.pdf - 6 KB
4.  UEU-Undergraduate-4273-daftarisi.pdf - 11 KB
5.  UEU-Undergraduate-4273-daftarlampiran.pdf - 6 KB
6.  UEU-Undergraduate-4273-daftarpustaka.pdf - 10 KB
7.  UEU-Undergraduate-4273-katapengantar.pdf - 11 KB
8.  UEU-Undergraduate-4273-pengesahan.pdf - 134 KB
9.  UEU-Undergraduate-4273-pernyataankeaslian.pdf - 123 KB
10.  UEU-Undergraduate-4273-persetujuan.pdf - 121 KB
11.  UEU-Undergraduate-4273-bab1.pdf - 58 KB

• PENGAWASAN TERHADAP PENYIMPANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA DKI JAKARTA (BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2002 Jo. NOMOR 2 TAHUN 2004)