TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENEMPATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA

Sistem peradilan pidana terpadu merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Sistem tersebut dibutuhkan dalam proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian kegiatan dari komponen-komponen yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan. Komponen-komponen yang saling bekerja sama itu adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Peran masyarakat pun dibutuhkan dalam rangkaian kegiatan tersebut sebagai pendukung agar tercapainya tujuan bersama yaitu memperbaiki diri pribadi si pelaku tindak pidana, mencegah timbulnya kejahatan yang sama terhadap orang lain, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Di dalam sistem pemidanaan pun terjadi perubahan mendasar yaitu mengganti sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dalam sistem baru pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan salah satu sarana bagi narapidana untuk dapat kembali (reintegrasi) ke dalam masyarakat. Namun yang menjadi kendala adalah bagaimanakah mekanisme penempatan narapidana dari LP Tertutup ke LP Terbuka dan apakah penempatan warga binaan di LP Terbuka telah sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang sesungguhnya. Tidak semua warga binaan dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka ini. Untuk mendapatkan kesempatan tersebut, narapidana harus diproses menurut ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Salah satu ketentuan yang mengatur tentang penempatan narapidana adalah Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK-04-10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.06-PK.04.10 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

1.  UEU-Undergraduate-4900-ABSTRAK1_skripsiQu_.pdf - 25 KB
2.  UEU-Undergraduate-4900-COVER1_skripsiQu_.pdf - 16 KB
3.  UEU-Undergraduate-4900-DAFTARISI1_skripsiQu_.pdf - 27 KB
4.  UEU-Undergraduate-4900-DAFTARPUSTAKA1_skripsiQu_.pdf - 17 KB
5.  UEU-Undergraduate-4900-KATAPENGANTAR1_skripsiQu_.pdf - 29 KB
6.  UEU-Undergraduate-4900-LEMBARPERNYATAAN1_skripsiQu_.pdf - 65 KB
7.  UEU-Undergraduate-4900-LEMBARPERSETUJUAN1_skripsiQu_.pdf - 64 KB

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBEDAAN ASUPAN CAIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, TIPE DAERAH, DAN STATUS EKONOMI PADA PENDUDUK DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS TAHUN 2010
• PERBEDAAN EFEK PILATES EXERCISE DAN SENAM AEROBIK LOW IMPACT MODIFICATION TERHADAP ` PENINGKATAN DAYA TAHAN OTOT PERUT PADA KELOMPOK WANITA USIA 29-35 TAHUN Oleh:
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• SIKAP MAHASISWA BROADCASTING ESA UNGGUL 2012 PADA PROGRAM INDONESIA LAWAK KLUB DI TRANS7
• HUBUNGAN OBESITAS DAN POLA KONSUMSI MAKANAN BERISIKO PADA ORANG DEWASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Analisis Data Sekunder Riskesdas 2007)
• POLA KONSUMSI BERDASARKAN KEJADIAN OBESITAS PADAPENDUDUK USIA DEWASA (19 � 50 TAHUN) DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010
• HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG HIPERTENSI DAN PENERAPAN TUGAS KELUARGA PADA ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI HIPERTENSI DI ALAM INDAH RW 007 KELURAHAN PORIS PLAWAD INDAH KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG
• HUBUNGAN KARAKTERISTIK, ASUPAN KOLESTEROL, KALSIUM, NATRIUM, TERHADAP OBESITAS PADA WANITA MENOPAUSE PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010