PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT ( STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR : 171/PDT.P/2009/PA.JS )

Seorang anak angkat yang berkedudukan seperti anak kandung berarti ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, namun bagi anak angkat yang hanya berkedudukan sebagai anak yang dipelihara saja maka ia tidak akan memperoleh hak dan kewajiban seperti anak kandung. Pada pengangkatan anak tersebut maka akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut tentu akan berbeda pula. Hal ini berpengaruh pada masalah kewarisan, dalam hal ini mengenai hak mewaris anak angkat tersebut. Penulis memilih �Pewarisan Terhadap Anak Angkat dan Pertimbangan Hakim Dalam Pewarisan Terhadap Anak Angkat� (studi kasus penetapan nomor : 171/Pdt.P/2009/PA.JS) untuk mengetahui pewarisan terhadap anak angkat yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan penetapan nomor : 171/Pdt.P/2009/PA.JS dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan hak waris terhadap anak angkat berdasarkan penetapan nomor : 171/Pdt.P/2009/PA.JS. Penulisan skripsi ini berbentuk normatif dengan pendekatan empiris, bersifat deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder, dalam penulisan skripsi ini seluruh data yang diperoleh kemudian di susun secara sistematis untuk selanjutnya di analisa dalam rangka mencapai kejelasan permasalahan yang di bahas. Hasil penelitian penulis yaitu orang tua angkat tidak memberikan harta warisan kepada anak angkat mereka, tetapi anak angkat mendapatkan bagian harta peninggalan melalui jalan wasiat wajibah dengan klausul tidak melebihi 1/3 bagian. Pertimbangan hakim dalam penetapan hak waris berdasarkan pada asas personalitas keislaman berlaku dalam peradilan. Arti dari asas personalitas keislaman adalah kekuasaan mutlak pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu dan khusus, yang melalui kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu, yaitu golongan orang yang beragama islam. Hasil kesimpulan penulis yaitu merujuk terhadap Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2009/PA.JS, majelis hakim memutuskan bahwa orang tua angkat tidak diperkenankan memberikan harta warisan kepada anak angkat mereka karena dalam ajaran agama Islam anak angkat tidak diperbolehkan mendapat warisan dan anak angkat tersebut tidak berkedudukan sebagai anak kandung yang berfungsi meneruskan turunan orang tua angkatnya. Namun, anak angkat tersebut mendapatkan bagian dari harta peninggalan dengan jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak melebihi 1/3 bagian. Hakim dalam memberikan penetapan hak waris terhadap anak angkat mempertimbangkan beberapa aspek yaitu : asas personalitas keislaman yang terdapat dalam Peradilan Agama, mempertimbangkan faktor kemaslahatan untuk anak angkat, faktor keadilan untuk anak angkat. Selain itu, dalam masalah pembagian harta warisan tidak terdapat sengketa kewarisan.

1.  UEU-Undergraduate-3376-bab1.pdf - 108 KB
2.  UEU-Undergraduate-3376-cover1_ANDHIKA DIMAS.N 2007-41-102.pdf - 20 KB
3.  UEU-Undergraduate-3376-pernyataan1_ANDHIKA DIMAS.N 2007-41-102.pdf - 61 KB
4.  UEU-Undergraduate-3376-persetujuan1_ANDHIKA DIMAS.N 2007-41-102.pdf - 61 KB
5.  UEU-Undergraduate-3376-pengesahaan1_ANDHIKA DIMAS.N 2007-41-102.pdf - 61 KB
6.  UEU-Undergraduate-3376-abstrak1_ANDHIKA DIMAS.N 2007-41-102.pdf - 49 KB
7.  UEU-Undergraduate-3376-katapengantar1_ANDHIKA DIMAS.N 2007-41-102.pdf - 50 KB
8.  UEU-Undergraduate-3376-daftarisi1_ANDHIKA DIMAS.N 2007-41-102.pdf - 51 KB
9.  UEU-Undergraduate-3376-daftarpustaka1_ANDHIKA DIMAS.N 2007-41-102.pdf - 12 KB
10.  UEU-Undergraduate-3376-lampiran1_ANDHIKA DIMAS.N 2007-41-102.pdf - 35 KB

• PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEWARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT ( Studi Kasus Penetapan Nomor : 171/Pdt.P/2009/PA.JS )