PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KRIMINAL ( STUDY KASUS PUTUSAN PIDANA MAHKAMAH AGUNG NOMOR.1429K/PID/2010 )

Dewasa ini dalam penyidikan suatu tindak kriminal merupakan suatu keharusan menerapkan pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah. Sehingga diharapkan tujuan dari hukum secara pidana, yang menjadi landasan proses peradilan pidana, dapat tercapai yaitu mencari kebenaran materil Adanya pembuktian ilmiah diharapkan polisi, jaksa, dan hakim tidaklah mengandalkan pengakuan dari tersangka atau saksi hidup dalam penyidikan dan menyelesaikan suatu perkara. Karena saksi hidup dapat berbohong atau disuruh berbohong, maka dengan hanya berdasarkan keterangan saksi dimaksud, tidak dapat dijamin tercapainya tujuan penegakan kebenaran dalam proses perkara tindak pidana . Skripsi ini akan membahas mengenai Bagaimana peran ilmu kedokteran forensik dalam membantu mengungkapkan suatu tindak pidana? Dan membahas mengenai Bagaimanakah penggunaan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian oleh hakim? Dalam membahas permasalahan tersebut, penulis menggunakan bentuk penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil analisis dari permasalahan tersebut adalah bahwa Ilmu kedokteran forensik sangat berperan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatan itu, baik yang menimbulkan luka pada tubuh atau yang menimbulkan gangguan kesehatan atau yang menimbulkan matinya seseorang dimana terdapat akibat-akibat yang patut diduga telah terjadi tindak pidana. Kemudian, mengenai penggunaan ilmu kedokteran forensik dalam pembuktian oleh hakim, kesimpulannya adalah bahwa pendapat seorang dokter,ilmu kedokteran forensik yang dituangkan dalam sebuah Visum et Repertum sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah persidangan. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan,tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu kedokteran forensik ini

1.  UEU-Undergraduate-4885-ABSTRAK1_CHANDRA2008-41-140.pdf - 9 KB
2.  UEU-Undergraduate-4885-COVER1_CHANDRA2008-41-140.pdf - 50 KB
3.  UEU-Undergraduate-4885-DAFTARISI1_CHANDRA2008-41-140.pdf - 11 KB
4.  UEU-Undergraduate-4885-DAFTARPUSTAKA1_CHANDRA2008-41-140.pdf - 77 KB
5.  UEU-Undergraduate-4885-KATAPENGANTAR1_CHANDRA2008-41-140.pdf - 11 KB
6.  UEU-Undergraduate-4885-LEMBARPENGESAHAN1_CHANDRA2008-41-140.pdf - 19 KB
7.  UEU-Undergraduate-4885-LEMBARPERNYTAAN1_CHANDRA2008-41-140.pdf - 19 KB
8.  UEU-Undergraduate-4885-LEMBARPERSETUJUAN1_CHANDRA2008-41-140.pdf - 19 KB

• TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP HUTANG PERSEROAN BERDASARKAN UNDANG � UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 491 K/PDT/2011)
• Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1428 K/PDT/2006 Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Terdahap Perkawinan Yang Dilakukan Diluar Negeri Tanpa Dicatatkan Di Indonesia Dan Perkawinan yang Sah Menurut Agama Namun Di
• ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 3713 K/PDT/1994
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.012/PUU-I/2003. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.611 K/PDT.SUS/2009)
• DUALISME PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 659 K/Pdt.Sus/2012, Tertanggal 26 Maret 2013)
• ANALISIS KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR 1945
• TINDAK PIDANA DESERSI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 17K/MIL/2013)
• STATUS HAK TANGGUNGAN AKIBAT DARI LIKUIDASINYA BANK BDNI-BBO ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 543PK/PDT/2009 )
• KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 41 PK/PID/2009)
• KAJIAN HUKUM TENTANG ATURAN DALUARSA WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (Studi Kasus Putusan MA No. 533 K/Pdt. Sus-PHI/2014)

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBEDAAN ASUPAN CAIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, TIPE DAERAH, DAN STATUS EKONOMI PADA PENDUDUK DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS TAHUN 2010
• PERBEDAAN EFEK PILATES EXERCISE DAN SENAM AEROBIK LOW IMPACT MODIFICATION TERHADAP ` PENINGKATAN DAYA TAHAN OTOT PERUT PADA KELOMPOK WANITA USIA 29-35 TAHUN Oleh:
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• SIKAP MAHASISWA BROADCASTING ESA UNGGUL 2012 PADA PROGRAM INDONESIA LAWAK KLUB DI TRANS7
• HUBUNGAN OBESITAS DAN POLA KONSUMSI MAKANAN BERISIKO PADA ORANG DEWASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Analisis Data Sekunder Riskesdas 2007)
• POLA KONSUMSI BERDASARKAN KEJADIAN OBESITAS PADAPENDUDUK USIA DEWASA (19 � 50 TAHUN) DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010
• HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG HIPERTENSI DAN PENERAPAN TUGAS KELUARGA PADA ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI HIPERTENSI DI ALAM INDAH RW 007 KELURAHAN PORIS PLAWAD INDAH KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG
• HUBUNGAN KARAKTERISTIK, ASUPAN KOLESTEROL, KALSIUM, NATRIUM, TERHADAP OBESITAS PADA WANITA MENOPAUSE PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010