Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

UPT. PERPUSTAKAAN Universitas Esa Unggul Kampus Emas UEU - Jakarta Barat
Phone	:	021-5674223, ext 282
Fax	:
E-mail	:	[email protected]
Website	:	http://library.esaunggul.ac.id
Support (Customer Service) :
[email protected]

Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:

LIVE SUPPORT

Astrid Chrisafi

! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely

Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

UEU » Undergraduate Theses » Hukum
Posted by [email protected] at 20/12/2013 15:44:48 • 5831 Views

AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KREDIT TANPA AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Created by :
Herman ( 2008-41-31 )

Subject:	Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberia
Alt. Subject :	Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberia
Keyword:	Akibat Hukum Perjanjian Kredit Tanpa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Description:

Mengingat pentingnya kedudukan perkreditan dalam proses pembangunan, sudah semestinya pemberi dan penerima kredit yang terkait dalam hal itu mendapat perlindungan melalui lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberi kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum tidak mengatur hal yang dimaksud. Dalam Pasal 1131 misalnya ditentukan bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang semua krediturnya. Namun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lazim dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang di undangkan pada tanggal 24 September 1960, akhirnya menggariskan suatu lembaga jaminan hak atas tanah yang disebut Hak Tanggungan. Lembaga Hak Tanggungan yang diatur oleh undang-undang ini adalah dimaksudkan sebagai pengganti dari Hypotheek (selanjutnya disebut dengan Hipotik) sebagaimana diatur dalam buku II KUHPerdata Indonesia. Perjanjian Hak Tanggungan bukanlah merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, akan tetapi mengikuti perjanjian yang terjadi sebelumnya yang disebut perjanjian induk. Perjanjian induk yang terdapat pada Hak Tanggungan adalah perjanjian utang-piutang yang menimbulkan utang yang dijamin. Perjanjian yang mengikuti perjanjian induk ini dalam terminologi hukum disebut perjanjian accessoir. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana status dari perjanjian kredit yang dibuat tanpa diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh PPAT menurut Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan serta bagaimana akibat hukumnya terhadap perjanjian kredit yang tidak diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan PPAT.

Contributor	:	Munyati Sullam, S.H., M.A.
Date Create	:	20/12/2013
Type	:	Text
Format	:	PDF
Language	:	Indonesian
Identifier	:	UEU-Undergraduate-2008-41-31
Collection ID	:	2008-41-31

Source :
Perpustakaan Esa Unggul

Relation Collection:
Universitas Esa Unggul

Coverage :
Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul

Rights :
Copyright @2013 by UEU Library

Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/akibat-hukum-perjanjian-kredit-tanpa-akta-pemberian-hak-tanggungan-aphtmenurut-undangundang-no-4-tahun-1996-tentang-hak-tanggungan-1523.html

[ Free Download - Free for All ]