TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/PID.B/2010/JKT-SEL)

Peristiwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2009 menambahkan babak baru isu terorisme menjadi isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi terorisme menjadi musuh Internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan terorisme Internasional. Yang menjadi pokok permasalahan adalah mengapa ancaman hukuman untuk pembantu tindak pidana terorisme sama dengan pelaku utama tindak pidana terorisme dan apakah pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan Putusan no.128/Pid.B/2010/PN.JAK-SEL. Penulis menggunakan Metode penelitian yang memahami objek dari penulisan ini dilaksanakan dengan menggunakan Penelitian normatif dan studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran literartur atau data maupun buku-buku yang dikumpulkan.Penelitian ini memiliki tipe deskriptif, data-data yang dipakai dalam Penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang berupa tulisan-tulisan yang terdiri dari Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan, KUHP & KUHAP yang mengatur penanganan tindak pidana terorisme. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis data Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, hal ini penulis akan menggunakan Undang-Undang no. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu bukubuku tentang hukum tindak pidana terorisme. Maka dapat disimpulkan bahwa mengenai peraturan tindak pidana di Indonesia adalah produk hukum yang dihasilkan oleh badan legislatif yang berkenaan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme antara lain adalah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia no. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Penerapan hukum dalam sanksi pelaku pembantu tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Republik Indonesia no. 15 tahun 2003 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme studi putusan No. 128/Pid.B/2010 JakSel melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 6 dan Pasal 15 Jo. Pasal 7 dan Pasal 15 Jo. Pasal 9 dan Pasal 15 Jo, Pasal 13 b dan Pasal 15 Jo. 13 c Undang-Undang Republik Indonesia no. 15 tahun 2003 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka dalam menganalisa kasus ini bahwa pasal 15 tepat untuk sebagai tersebut pembantu pelaku tindak pidana terorisme, oleh karena itu sanksi yang dijatuhkan pada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun. Saran untuk lembaga peradilan Khususnya hakim perlu merumuskan kriteria-kriteria yang jelas dan tegas terhadap pembantuan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, serta harus memperhatikan nilai-nilai dan asas-asas hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat umum, sehingga putusan hakim dapat sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

1.  UEU-Undergraduate-333-ABSTRAK.pdf - 43 KB
2.  UEU-Undergraduate-333-BAB_I.pdf - 70 KB
3.  UEU-Undergraduate-333-COVER.pdf - 21 KB
4.  UEU-Undergraduate-333-DAFTAR_ISI.pdf - 44 KB
5.  UEU-Undergraduate-333-DAFTAR_PUSTAKA.pdf - 77 KB
6.  UEU-Undergraduate-333-KATA_PENGANTAR.pdf - 46 KB
7.  UEU-Undergraduate-333-LEMBAR_PENGESAHAN.pdf - 59 KB
8.  UEU-Undergraduate-333-LEMBAR_PERNYATAAN.pdf - 56 KB
9.  UEU-Undergraduate-333-LEMBAR_PERSEMBAHAN.pdf - 42 KB

• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PEMBANTU PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UU.NO.15 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PUTUSAN NO.128/Pid.B/2010/JKT-SEL)