EMAIL: PASSWORD:
Front Office
UPT. PERPUSTAKAAN
Universitas Esa Unggul


Kampus Emas UEU - Jakarta Barat

Phone : 021-5674223, ext 282
Fax :
E-mail : [email protected]
Website : http://library.esaunggul.ac.id

Support (Customer Service) :
[email protected]








Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:
LIVE SUPPORT


Astrid Chrisafi




! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely
Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

Keyword
Mode
Expanded Search (for Free text search only)
 

 Search Results for keyword 'Tindak Pidana Korupsi'


Total of Records : 669 collections

Published by UEU at 24/02/2024 14:28:52 • 370 Views
DISPARITAS HUKUMAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAHKAMAH AGUNG
Created by Yohana Maria Theresia ; Markoni (4714116401) ; Nardiman ( 8838240017)
Property of Magister Hukum Department
Context Proximity : »»»»»»»»»»»»»»»»»»»190%
    
Published by UEU at 04/08/2017 10:50:56 • 574 Views
PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KETERKAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 85/PID.SUS/TPKl2013/PN.JKT.PST)
Created by RINI WIDIASTUTI
Property of Hukum Department
Context Proximity : »»»»»»»»»»»»»»»»»170%
    
Published by UEU at 05/09/2013 09:57:34 • 2856 Views
PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PUTUSAN No. 1066K/Pid.Sus/2008
Created by SULYSTHEO PRADANA
Property of Hukum Department
Context Proximity : »»»»»»»»»»»»»»»»160%
    
Published by UEU at 27/11/2019 13:19:00 • 1241 Views
IMPLEMENTASI PENERAPAN PENAFSIRAN HAKIM TENTANG PELANGGARAN UNSUR BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 132/PID.SUS/ TPK/2017/PN. JKT.PST)
Created by FARHANA NABILA HANIFAH
Property of Hukum Department
Context Proximity : »»»»»»»»»»»»»»»150%
    
Published by UEU at 11/01/2018 10:15:46 • 356 Views
UPAYA PENGEMBALIAN TERSANGKA/TERDAKWA YANG BERADA DILUAR NEGERI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS MUHAMMAD NAZARUDDIN PUTUSAN NO: 2223K/PID.SUS/2012)
Created by SHABRINA
Property of Hukum Department
Context Proximity : »»»»»»»»»»»»»»»150%
    
Published by UEU at 10/03/2025 02:10:54 • 114 Views
KEDUDUKAN HUKUM MASYARAKAT SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MEMPEROLEH PENGGANTIAN KERUGIAN
Created by Anatomi Muliawan ; Agus Suprayogi (8900201024)
Property of Hukum Department
Context Proximity : »»»»»»»»»»»»»»140%
    
Published by UEU at 17/12/2013 15:49:45 • 883 Views
PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Putusan No. 1032/Pid.B/2001/PN.Jak.Pst)
Created by ANITA RAHAYU ARIFIN
Property of Hukum Department
Context Proximity : »»»»»»»»»»»»»»140%
    
Published by UEU at 12/06/2015 13:46:26 • 3368 Views
PERBANDINGAN HUKUM ACARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Created by SHINTA PERMATA SARI HALIM
Property of Hukum Department
Context Proximity : »»»»»»»»»»»»»»140%
    
Published by UEU at 23/04/2014 13:34:17 • 1589 Views
PENGGUNAAN INSTRUMEN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN HASIL KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Created by DEVI SELVIANA
Property of Hukum Department
Context Proximity : »»»»»»»»»»»»»»140%
    
Published by UEU at 27/11/2023 16:50:12 • 313 Views
PENERAPAN KONSEP BUSINESS JUDGEMENT RULE TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 49/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY)
Created by Aam Amelia ; Anatomi Muliawan (0324057501)
Property of Hukum Department
Context Proximity : »»»»»»»»»»»»»»140%
    

Rec : 1-20 of 669


Big Five Results by Users Bookmark !

BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA ( STUDI PUTUSAN NO.14/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST )
Albret Jecseon Sitinjak - 2307 Views
PERBANDINGAN HUKUM ACARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SHINTA PERMATA SARI HALIM - 3368 Views
PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
YAN DEWANTO - 3009 Views
TINJAUAN PUTUSAN LEPAS TERHADAP TERDAKWA SYAFRUDIN ARSYAD TUMENGGUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI PUTUSAN NOMOR. 1555 K / PID. SUS/ 2019)
AHMAD NATONIS - 1154 Views
ANALISIS YURIDIS TENTANG KELALAIAN DIREKSI BUMD YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.32/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST)
A SAFELY AFFANDI - 1407 Views


:: Related Context of Keyword about 'Tindak Pidana Korupsi' :

BARANG SITAAN • Badan Usaha Milik Negara • Business Judgement Rule, Direksi, Korupsi, BUMN • Business judgment rule • Criminal sanctions, wicked agreement, corruption crimes • DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN • Disparity, Criminal sanction, Corruption, Consideration of the Judge • Fungsi/tugas wewenang dan kewajiban mahkamah konstitusidan komisi pemberantas korupsi • HUKUM ISLAM • Infrastruktur, Jasa Konstruksi, Sengketa Konstruksi • Interpretation • Interpretation, State Civil Apparatus, Corruption • Komisi pemberantasan korupsi, lembaga negara independen, pemisahan kekuasaan. • Korupsi, Gratifikasi, DHANA WIDYATMIKA. • Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Audit • LALU LINTAS • LAPORAN BKD • MAKNA PESAN • Money Laundering • NORMA HUKUM • Obstruction of justice, menghalang-halangi, batasan hak imunitas advokat • PELANGGARAN • PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI • PEMBAYARAN UANG PENGGANTI • PENGEMUDI TERHADAP POLISI DI TANGERANG • PENGGANTIAN • PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI • PERKULIAHAN • PERLINDUNGAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS • PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PIDNA PERBANKAN • PUTUSAN NOMOR 1046 • Peraturan Mahkamah Agung • Peraturan Tindak Pidana Korupsi Indonesia • Perlindungan Saksi dan Korban • SAMPUL MAJALAH • SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI • SIFAT MELAWAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI • State Civil Apparatus • State losses • TINDAK PIDANA • TINJAUAN HUKUM • Tindak pidana Korupsi, Disenting openion, Putusan Lepas • UNDANG-UNDANG • YURIDIS FORMAL • antikorupsi • budipekerti • consideration of the judge • criminal sanction • dasar pemberat pidana, pejabat negara, korupsi. • disparitas sanksi pidana • hukum pidana materiil • judicial review • justice collaborator • kasus keputusan • pembebasan bersyarat • pemberantasan • pemberian remisi • pencucian uang • penetapan tersangka • pengembalian • perkara tindak pidana • pidana korupsi • putusan praperadilan • studi kasus • tindak pidana • tindak pidana korupsi • tindak pidana korupsi,putusan hakim, pertanggungjawaban direksi • uang pengganti • whistleblower •  • 

 

POLLING












183391979


Visitors Today : 4
Total Visitor : 1970550

Hits Today : 213196
Total Hits : 183391979

Visitors Online: 2


Calculated since
16 May 2012

You are connected from 172.17.121.29
using Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected])


UEU Digital Repository Feeds


Copyright © UEU Library 2012 - 2025 - All rights reserved.
Dublin Core Metadata Initiative and OpenArchives Compatible
Developed by Hassan