PERLINDUNGAN HAK-HAK SIPIL BAGI PENGHAYAT SUNDA WIWITAN DALAM MENDAPATKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN TERKAIT PENCATATAN PERKAWINAN OLEH NEGARA

Keberagaman di Indonesia juga menjadi faktor yang melatarbelakangi ragam agama yang dianut oleh masyarakatnya, termasuk aliran kepercayaan yang berlandaskan pada keyakinan terhadap ajaran nenek moyang atau roh halus, namun hanya ada 6 (enam) agama formal yang sah secara hukum atau telah diakui secara konstitusional, yaitu adalah Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dengan masuknya agama-agama baru yang kemudian diresmikan oleh pemerintah tidak membuat seluruh masyarakat Indonesia memilih salah satu dari agama resmi tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Penghayat Kepercayaan melalui catatan yang terdaftar dalam Kementerian Budaya dan Pariwisata. Penghayat Kepercayaan ialah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Para pemeluk Sunda Wiwitan seringkali merasa tidak terpenuhi hak-hak sipilnya. Selama ini perlakuan pemerintah terhadap kepercayaan lokal dianggap diskriminatif, terutama dalam pelayanan mengenai hak-hak sipil seperti pencantuman kepercayaan dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), pencatatan perkawinan dan pemberian akte kelahiran bagi anak penganut kepercayaan. Seperti ketika terjadinya perkawinan diantara para Penghayat Kepercayaan, maka mereka akan menempuh suatu perjalanan panjang untuk mendapatkan. Dilatarbelakangi hal-hal tersebut diatas, maka dapat menjadi pendorong bagi penulis untuk membuat skripsi dengan judul: �Pelayanan Hak-Hak Sipil Bagi Penghayat Sunda Wiwitan Di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat.�

1.  UEU-Undergraduate-10046-cover.Image.Marked.pdf - 155 KB
2.  UEU-Undergraduate-10046-pengesahan.Image.Marked.pdf - 371 KB
3.  UEU-Undergraduate-10046-pernyataan.Image.Marked.pdf - 833 KB
4.  UEU-Undergraduate-10046-persetujuan.Image.Marked.pdf - 1809 KB
5.  UEU-Undergraduate-10046-publikasi.Image.Marked.pdf - 2184 KB
6.  UEU-Undergraduate-10046-abstrak.Image.Marked.pdf - 257 KB
7.  UEU-Undergraduate-10046-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 278 KB
8.  UEU-Undergraduate-10046-daftar isi.Image.Marked.pdf - 205 KB
9.  UEU-Undergraduate-10046-daftar pustaka..Image.Marked.pdf - 228 KB
10.  UEU-Undergraduate-10046-bab1.Image.Marked.pdf - 455 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• ANALISA TERHADAP PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003)
• STRATEGI PENYEDIAAN AIR BERSIH BAGI PENDUDUK PULAU BATAM DENGAN MENGGUNAKAN MINI INSTALASI PENGOLAHAN AIR
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI