KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK YANG DISUMPAH DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1209 K/PID.SUS/2015 YANG MENGABULKAN PERTIMBANGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NOMOR : 343/P

Proses pembuktian menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, salah satu proses dalam pembuktian adalah mendengarkan keterangan saksi korban, hal ini yang mendorong penulis melakukan penelitian dengan judul �KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK YANG DISUMPAH DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN DI PERSIDANGAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1209 K/PID.SUS/2015 yang Mengabulkan Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 343/PID.SUS/2014/PN.Stb)�. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian hukum acara pidana mengenai keterangan saksi korban anak dalam Putusan Nomor : 343/PID.SUS/2014/PN.Stb dan juga bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor : 343/PID.SUS/2014/PN.Stb. Metoide yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penulisan secara normatif, dengan bersumberkan data berupa data primer dan sekunder. Data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara deskriptif analistis yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi terhadap permasalahan secara sistematis, factual, dan akurat. Hasil penelitian ini adalah kekuatan pembuktian secara hukum acara pidana mengenai keterangan saksi korban anak yang disumpah dalam Putusan Nomor 343/PID.SUS/2014/PN.Stb tidak memiliki kekuatan pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak mengangkat sumpah. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/PID.SUS/2014/PN.Stb yang menghukum terdakwa M. Syahril Rao dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada alat bukti keterangan saksi korban anak yang masih berumur 14 tahun dan belum berumur lima belas tahun dengan disumpah, menurut hemat penulis merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat. Kesimpulan Penelitian ini adalah keterangan saksi korban anak dalam putusan tersebut tidaklah memiliki kekuatan pembuktian atau suatu nilai pembuktian karena tidak memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 171 KUHAP yang pada pokoknya seorang anak yang berumur dibawah 15 (lima belas) tahun tidak dapat disumpah.

1.  UEU-Undergraduate-11924-cover.Image.Marked.pdf - 226 KB
2.  UEU-Undergraduate-11924-pengesahan.Image.Marked.pdf - 325 KB
3.  UEU-Undergraduate-11924-persetujuan.Image.Marked.pdf - 312 KB
4.  UEU-Undergraduate-11924-pernyataan.Image.Marked.pdf - 319 KB
5.  UEU-Undergraduate-11924-publikasi.Image.Marked.pdf - 356 KB
6.  UEU-Undergraduate-11924-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 446 KB
7.  UEU-Undergraduate-11924-abstrak.Image.Marked.pdf - 440 KB
8.  UEU-Undergraduate-11924-daftar isi.Image.Marked.pdf - 371 KB
9.  UEU-Undergraduate-11924-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 375 KB
10.  UEU-Undergraduate-11924-lampiran 1.Image.Marked.pdf - 365 KB
11.  UEU-Undergraduate-11924-lampiran 2.Image.Marked.pdf - 847 KB
12.  UEU-Undergraduate-11924-lampiran 3.Image.Marked.pdf - 388 KB
13.  UEU-Undergraduate-11924-bab 1.Image.Marked.pdf - 609 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD