KEKUATAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SURAT ELEKTRONIK (EMAIL) DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNANG-UNDANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memungkinkan kontrak untuk dibuat dalam sebuah media elektronik yang disebut dengan kontrak elektronik. Kontrak elektronik sendiri merupakan suatu bentuk kontrak yang dilakukan dengan cara on-line atau dengan kata lain tidak sama dengan kontrak pada umumnya, kontrak elektronik sering dipakai para pelaku usaha maupun para pekerja sebagai sarana yang mempermudah mereka dalam pekerjaannya, kontrak elektronik pertama kali di berlakukan pada Tahun 1996 oleh Uncitral Model Law on electronic Commerce yang mana menegaskan bahwa segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan memilki akibat hukum keabshaan ataupun kekuatan hukum, Namun saja dalam perkembangan dan kenyataannya sebagai suatu kontrak yang sah kontrak elektronik masih belum mendapat tempat yang layak dalam penerapaannya di tengah masyarakat, karena sering ditemukan bahwa masyarakat yang menggunakan kontrak elektronik sering dikuatirkan dengan keabsahan dari kontrak elektronik tersebut sebagai jaminan kepastian hukum bagi mereka dalam bertransaksi dengan menggunakan kontrak elektronik, khususnya apabila terjadi sengketa antara para pihak, yang mana menggunakan kontrak elektronik sebagai bukti salah satu pihak yang bersengketa. untuk itulah permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatuan hukum kontrak elektronik melalui media surat elektronik (email) di tinjau dari Undang-Undang No.11.Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19.Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, Tujuannya adalah untuk menunjukan jalan pemecahan permasalahan penelitian, yang artinya dalam penelitian normatif ini akan menunjukan bagaimana peneliti dalam menyusun dan merumuskan permasalahan penelitiannya secara tepat dan tajam.Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum, dan dapat memberi solusi bagi mereka yang menggunakan kontrak elekronik dalam bertransaksi, karena pada dasarnya Hukum nasional maupun hukum internasional menjamin akan keberadaan dari kontrak elektronik ini sendiri. Untuk itulah Jika kontrak elektronik dijadikan sebagai alat bukti yang sah memerlukan pemahaman yang cukup dalam memahaminya.

1.  UEU-Undergraduate-11079-cover.Image.Marked.pdf - 482 KB
2.  UEU-Undergraduate-11079-lembar pengesahan.Image.Marked.pdf - 281 KB
3.  UEU-Undergraduate-11079-lembar persetujuan publikasi.Image.Marked.pdf - 304 KB
4.  UEU-Undergraduate-11079-tanda persetujuan pembimbing skripsi.Image.Marked.pdf - 270 KB
5.  UEU-Undergraduate-11079-lembar pernyataan keaslian skripsi.Image.Marked.pdf - 280 KB
6.  UEU-Undergraduate-11079-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 431 KB
7.  UEU-Undergraduate-11079-abstrak.Image.Marked.pdf - 141 KB
8.  UEU-Undergraduate-11079-daftar isi.Image.Marked.pdf - 203 KB
9.  UEU-Undergraduate-11079-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 1052 KB
10.  UEU-Undergraduate-11079-lampiran.Image.Marked.pdf - 606 KB
11.  UEU-Undergraduate-11079-bab 1.Image.Marked.pdf - 473 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD