MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 77 PK/PID.SUS/2015)

Korporasi sebagai subyek hukum tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali lahir dan berkembang di beberapa negara dengan sistem common law. Di Indonesia sebagai penganut civil law, awalnya menghadapi kendala terutama terkait asas Geen Straft Zonder Schuld atau Actus Non Fasit Reum Nisi Mens Sit Rea atau Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Prinsip dasarnya adalah seseorang hanya bisa dipidana apabila ia terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Ada dua teori pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu teori pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dan teori pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) yang kemudian dikembangkan menjadi teori gabungan. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) telah memasukkan korporasi sebagai subyek hukum, namun hanya satu pasal saja yang mengatur yaitu pasal 20 UUPTPK yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam praktek hukum acara korupsi bagi korporasi. Berdasarkan studi kasus dalam Putusan Terpidana Indar Atmanto sebagai Direktur PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) dengan putusan nomor 77 PK/Pid.Sus/2015, terlihat bahwa subyek hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah personel pengendali korporasi (Indar Atmanto) namun dalam putusan pemidanaan Majelis Hakim adalah terhadap dua subyek hukum yaitu pengurus korporasi dan korporasinya. Hal mana adalah melanggar asas-asas hukum acara pidana terutama due process of law dan ketentuan pasal 20 UUPTPK itu sendiri. Bahwa pada saat perkara ini diajukan masih ada kekosongan hukum acara sehingga dalam praktek peradilan menemui kendala karena sangat sulitnya membuktikan kesalahan korporasi yang tidak mempunyai actus reus dan mens rea. Dapat dipahami adalah strategi Jaksa Penuntut Umum untuk memajukan pengurus korporasi terlebih dahulu baru kemudian korporasinya. Oleh karenanya setelah terbit Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-28/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subyek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi seharusnya Penuntut Umum sudah dapat memajukan korporasi sebagai terdakwa.

1.  UEU-Undergraduate-10870-cover.Image.Marked.pdf - 285 KB
2.  UEU-Undergraduate-10870-pengesahan.Image.Marked.pdf - 334 KB
3.  UEU-Undergraduate-10870-persetujuan.Image.Marked.pdf - 265 KB
4.  UEU-Undergraduate-10870-publikasi.Image.Marked.pdf - 353 KB
5.  UEU-Undergraduate-10870-pernyataan.Image.Marked.pdf - 322 KB
6.  UEU-Undergraduate-10870-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 377 KB
7.  UEU-Undergraduate-10870-abstrak.Image.Marked.pdf - 205 KB
8.  UEU-Undergraduate-10870-daftar isi.Image.Marked.pdf - 289 KB
9.  UEU-Undergraduate-10870-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 355 KB
10.  UEU-Undergraduate-10870-lampiran 1.Image.Marked.pdf - 646 KB
11.  UEU-Undergraduate-10870-lampiran 2.Image.Marked.pdf - 496 KB
12.  UEU-Undergraduate-10870-lampiran 3.Image.Marked.pdf - 1573 KB
13.  UEU-Undergraduate-10870-bab 1.Image.Marked.pdf - 628 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD