SANKSI PIDANA BAGI SAKSI YANG MEMBANTU TERJADINYA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK, DITINJAU DARI ASAS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA (ANALISA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR:1426/PID.SUS/2015/PN.TNG TANGGAL 10 DESEMBER 2015)

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat didunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, oleh sebab itu untuk menanggulangi atau mengurangi suatu kejahatan diperlukan suatu aturan hukum tertulis yang disebut pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat adalah pencabulan. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana sanksi pidana bagi saksi yang membantu tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan Apakah putusan nomor 1426/pid.sus/2015/pn.tng sesuai dengan asas pertnggung jawaban pidana. Dalam perkara pencabulan telah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi pidana yang dapat dijatuhi kepada pelaku penyertaan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui putusan No.1426/pid.sus/2015/pn.tng telah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam menyusun skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif, di mana Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi keperpustakaan. Disini penulis menjelaskan sanksi pidana yang seharusnya didapatkan pada saksi yang turut serta membantu terjadinya perbuatan tindak pidana pencabuan terhadap anak dan mengetahui dimana saja kesalahan dalam putusan ini mulai dari tahap laporan dan pihak-pihak yang terlibat, penyelidikan dan penyidikan serta mencari tersangka dan saksi-saksi yang terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

1.  UEU-Undergraduate-11909-cover.Image.Marked.pdf - 218 KB
2.  UEU-Undergraduate-11909-pengesahan.Image.Marked.pdf - 496 KB
3.  UEU-Undergraduate-11909-persetujuan.Image.Marked.pdf - 434 KB
4.  UEU-Undergraduate-11909-pernyataan.Image.Marked.pdf - 457 KB
5.  UEU-Undergraduate-11909-publikasi.Image.Marked.pdf - 535 KB
6.  UEU-Undergraduate-11909-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 743 KB
7.  UEU-Undergraduate-11909-abstrak.Image.Marked.pdf - 670 KB
8.  UEU-Undergraduate-11909-daftar isi.Image.Marked.pdf - 330 KB
9.  UEU-Undergraduate-11909-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 812 KB
10.  UEU-Undergraduate-11909-lampiran.Image.Marked.pdf - 2917 KB
11.  UEU-Undergraduate-11909-bab 1.Image.Marked.pdf - 1030 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD