KARANTINA KESEHATAN DI DKI JAKARTA (SEBUAH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN NEGARA TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SAAT

Guna menutup akses penyebaran virus corona, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan karantina kesehatan dengan pola Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kata karantina diatur di UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dengan bentuknya yaitu karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit atau pembatasan sosial berskala besar oleh pejabat karantina kesehatan. Permasalahan hukum yang dapat identifikasi yaitu apakah penetapan PSBB DKI Jakarta sudah tepat secara peraturan perundang-undangan dan bagaimana peran pemerintah baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah pusat dalam memenuhi ketentuan Pasal 8 UU Nomor 6 Tahun 2018. Pengabdian masyarakat ini dilakukan pada bulan April 2020 yang meliputi perijinan, pembuatan undangan online dan penyusunan materi edukasi. Dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Daerah Propinsi berada di bawah Peraturan Pemerintah dan Undang-undang, demikian juga Pergub Nomor 33 tahun 2002, harus mengacu dan bersumber pada norma UU Karantina Wilayah, dan PP Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB. Jika mengacu pada Pasal 8 UU Nomor 6 Tahun 2018 pemerintah pusat wajib memberikan pelayanan kesehatan dasar, pangan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya kepada setiap orang tanpa diskriminasi, sedangkan kata �dapat� berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Pergub DKI Nomor 33 tahun 2020 sifatnya adalah fakultatif atau kebolehan (bukan keharusan).

1.  UEU-Article-15925-5__0299.pdf - 382 KB

• Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam Pengelolaan Sampah di Sumur Batu Kota Bekasi di tinjau dari UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup