|
UPT. PERPUSTAKAAN
Universitas Esa Unggul
Kampus Emas UEU - Jakarta Barat
|
Phone |
: |
021-5674223, ext 282 |
Fax |
: |
|
E-mail |
: |
[email protected] |
Website |
: |
http://library.esaunggul.ac.id
|
Support (Customer Service) :
|
[email protected] |
|
|
Welcome..guys!
|
Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:
|
LIVE SUPPORT
Astrid Chrisafi
|
! ATTENTION !
To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely
Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently
Still Confuse?
Please read our User Guide
|
|
UEU » Scientific Articles » Hukum Posted by [email protected] at 21/08/2020 16:02:52 • 447 Views
KARANTINA KESEHATAN DI DKI JAKARTA
(SEBUAH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN NEGARA TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN SAATCreated by :
Dr. WASIS SUSETIO, SH, MH ( 204030282 ) RIZKA AMELIA AZIS, SH, MH NURHAYANI, SH.MH
Subject: | KEBIJAKAN PEMERINTAH | Alt. Subject : | GOVERNMENT POLICY | Keyword: | KARANTINA PSBB KESEHATAN |
Description:
Guna menutup akses penyebaran virus corona, pemerintah DKI Jakarta memberlakukan
karantina kesehatan dengan pola Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kata karantina
diatur di UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dengan bentuknya yaitu
karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit atau pembatasan sosial berskala
besar oleh pejabat karantina kesehatan. Permasalahan hukum yang dapat identifikasi yaitu
apakah penetapan PSBB DKI Jakarta sudah tepat secara peraturan perundang-undangan dan
bagaimana peran pemerintah baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah pusat
dalam memenuhi ketentuan Pasal 8 UU Nomor 6 Tahun 2018. Pengabdian masyarakat ini
dilakukan pada bulan April 2020 yang meliputi perijinan, pembuatan undangan online dan
penyusunan materi edukasi. Dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang
pembentukan perturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Daerah Propinsi berada di
bawah Peraturan Pemerintah dan Undang-undang, demikian juga Pergub Nomor 33 tahun
2002, harus mengacu dan bersumber pada norma UU Karantina Wilayah, dan PP Nomor 21
tahun 2020 tentang PSBB. Jika mengacu pada Pasal 8 UU Nomor 6 Tahun 2018 pemerintah
pusat wajib memberikan pelayanan kesehatan dasar, pangan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya
kepada setiap orang tanpa diskriminasi, sedangkan kata �dapat� berdasarkan Pasal 21 ayat (1)
Pergub DKI Nomor 33 tahun 2020 sifatnya adalah fakultatif atau kebolehan (bukan keharusan).
Date Create | : | 21/08/2020 | Type | : | Text | Format | : | PDF | Language | : | Indonesian | Identifier | : | UEU-Article-5_0299 | Collection ID | : | 5_0299 |
Source : LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Relation Collection: Fakultas Ilmu Hukum
Coverage : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul
Rights : @2020 Perpustakaan Universitas Esa Unggul
Publication URL : https://digilib.esaunggul.ac.id/karantina-kesehatan-di-dki-jakartasebuah-tinjauan-yuridis-terhadap-peran-negara-terhadap-pemenuhan-kebutuhan-saat-15925.html
[ Free Download - Free for All ]
- UEU-Article-15925-5__0299.pdf - 382 KB
[ FullText Content - Please, register first ]
...No Files...
10 Similar Document...
10 Related Document...
No related subject found !
|
POLLINGBagaimana pendapat Anda tentang repository kami ?
Visitors Today : 1
Total Visitor : 1970008
Hits Today : 8945
Total Hits : 154613778
Visitors Online: 1
Calculated since 16 May 2012
You are connected from 172.17.121.29 using Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; [email protected])
|