MAHKOTA MAHKAMAH KONSTITUSI: BUNGA RAMPAI 16 TAHUN MAHKAMAH KONSTITUSI

M M Setidaknya ada dua sejarah besar dalam perkembangan judicial review di dunia. Sejarah pertama adalah sejarah judicial review dalam praktik hukum di Amerika Serikat yang dikeluarkan melalui putusan Mahkamah Agung (Supreme Court) Amerika Serikat dalam perkara Marbury vs. Madison tahun 1803. Meskipun pada saat itu ketentuan judicial review tidak tercantum dalam Konstitusi Amerika Serikat, namun Mahkamah Agung Amerika Serikat membuat putusan yang ditulis John Marshall yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung (Supreme Court) dengan menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan U D konstitusi. Sejarah kedua adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi Austria yang diperkenalkan oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen, yang kemudian ide tersebut diterima dalam Konstitusi Austria Tahun 1919. Pemikiran Kelsen tersebut mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama Verfassungsgerichtshoft atau Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Mahkamah Konstitusi pertama tersebut berdiri pada tahun 1920 di Austria. Namun, terdapat juga klaim dari Mahkamah Konstitusi Ceko yang mengatakan bahwa merekalah yang pertama kali mendirikan Mahkamah Konstitusi di dunia.

1.  UEU-Books-23324-10_0089.pdf - 1908 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ