PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TKI DI LUAR NEGERI PRA PEMBERANGKATAN,PENEMPATAN, DAN PURNA PENEMPATAN

Jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Dampak positif dari pengiriman TKI ini yaitu mengurangi pengangguran, dan menghasilkan devisa yang banyak. Di tahun 2006 saja, jumlah devisa yang diterima oleh negara sebesar Rp. 60 trilliun. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, banyaknya permasalahan yang dialami TKI dimulai ketika mereka masih menjadi calon TKI, ketika berada di negara tempat mereka kerja, dan ketika kembali ke Tanah Air. Permasalahan tersebut antara lain: penipuan, penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Ironisnya pelaku tindakan tidak menyenangkan tersebut bisa lolos dari jeratan hukum. Dengan demikian pemerintah RI harus lebih memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, karena secara tidak langsung hal tersebut dapat merusak citra bangsa di mata Internasional. Negara jangan hanya mengedepankan business oriented saja, sebab tugas dan fungsi negara adalah mengatur dan menjamin kesejahteraan serta keselamatan warga negaranya dari segala kejahatan, pelanggaran HAM, penjajahan bahkan kebodohan dan kemiskinan. Sementara itu, undang-undang yang dibuat pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri masih kurang komprehensif, karena masih memposisikan TKI sebagai ekspor komoditi, bukan sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Dengan demikian Undang-Undang ini belum menciptakan sistem yang berpihak kepada TKI. Apabila negara tidak segera membenahi lubang-lubang dari Undang-Undang tersebut, bangsa kita dapat dikategorikan sebagai pelanggar Deklarasi Umum HAM ( 1948 ) , Konvensi Pencegahan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur ( 1949 ) , Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia ( 1984 ) , dan Konvensi Hak Anak ( 1989 ) , karena Indonesia merupakan negara yang ikut menandatangani semua konvensi tersebut.

1.  UEU-Journal-4683-Erwan.pdf - 60 KB

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBEDAAN ASUPAN CAIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, TIPE DAERAH, DAN STATUS EKONOMI PADA PENDUDUK DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS TAHUN 2010
• PERBEDAAN EFEK PILATES EXERCISE DAN SENAM AEROBIK LOW IMPACT MODIFICATION TERHADAP ` PENINGKATAN DAYA TAHAN OTOT PERUT PADA KELOMPOK WANITA USIA 29-35 TAHUN Oleh:
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• SIKAP MAHASISWA BROADCASTING ESA UNGGUL 2012 PADA PROGRAM INDONESIA LAWAK KLUB DI TRANS7
• HUBUNGAN OBESITAS DAN POLA KONSUMSI MAKANAN BERISIKO PADA ORANG DEWASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Analisis Data Sekunder Riskesdas 2007)
• POLA KONSUMSI BERDASARKAN KEJADIAN OBESITAS PADAPENDUDUK USIA DEWASA (19 � 50 TAHUN) DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010
• HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG HIPERTENSI DAN PENERAPAN TUGAS KELUARGA PADA ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI HIPERTENSI DI ALAM INDAH RW 007 KELURAHAN PORIS PLAWAD INDAH KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG
• HUBUNGAN KARAKTERISTIK, ASUPAN KOLESTEROL, KALSIUM, NATRIUM, TERHADAP OBESITAS PADA WANITA MENOPAUSE PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010