ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN (STUDI KASUS CABANG DINAS KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN)

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, di Provinsi Banten adalah penerbitan Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Pada hakekatnya, pelaksanaan pembentukan cabang dinas yang baik merupakan suatu sistem yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penulisan tesis ini dibatasi pada ruang lingkup Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan cabang dinas pendidikan dan kebudayaan, dengan mengetahui faktor apa saja yang dihadapi (menjadi permasalahan) serta upayaupaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah (solusi) yang ada tersebut. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pembentukan cabang dinas belum terlaksana secara optimal, karena Pergub Banten Nomor 86 Tahun 2016 lebih dahulu terbit sebelum Permendagri Nomor 12 Tahun 2017. Implementasi Kebijakan Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten didasarkan pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Implementasi Kebijakan Pembentukan Cabang Dinas ini membutuhkan prasyarat dasar, yaitu: (i) adanya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, (ii) tersedianya standar operasional prosedur yang baku dan terintegrasi untuk pelaksanaan layanan yang baik, dan (iii) struktur organisasi. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan data (1) histori berupa dokumentasi dan narasi, (2) data studi kepustakaan dan studi dokumenter, dan (3) data lapangan berasal dari responden. Berdasarkan hasil analisa data, penulis menyimpulkan bahwa prasyarat dasar keberhasilan proses Implementasi Kebijakan Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten sangat dipengaruhi terutama oleh faktor struktur organisasi, sebagaimana yang diamanatkan ketentuan yang berlaku dalam pembentukan cabang dinas. Penulis menyarankan agar dilakukan perbaikan/revisi terhadap proses kebijakan dalam pembentukan Cabang Dinas yang baik

1.  UEU-Master-20438-COVER.Image.Marked.pdf - 157 KB
2.  UEU-Master-20438-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 514 KB
3.  UEU-Master-20438-HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 2012 KB
4.  UEU-Master-20438-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 126 KB
5.  UEU-Master-20438-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 121 KB
6.  UEU-Master-20438-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 124 KB
7.  UEU-Master-20438-DAFTAR TABEL.Image.Marked.pdf - 125 KB
8.  UEU-Master-20438-DAFTAR GAMBAR.Image.Marked.pdf - 118 KB
9.  UEU-Master-20438-DAFTAR LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 118 KB
10.  UEU-Master-20438-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 154 KB
11.  UEU-Master-20438-LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 741 KB
12.  UEU-Master-20438-BAB1.Image.Marked.pdf - 191 KB

• ANALISIS HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN STRUKTURAL SPAMA DENGAN PRESTASI KERJA PEGAWAI ADMINISTRASI STUDI KASUS PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
• RANCANG BANGUN APLIKASI PENGINGAT RAPAT PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN BERBASIS ANDROID