ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN TERHADAP PEMBAYARAN UPAH LEBIH RENDAH DARI UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG � UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN TANGERANG (STUDI KASUS PERKARA NO. 687 K/PID.SUS/2012)

Tesis ini berjudul : Analisis Yuridis Pelanggaran terhadap Pembayaran Upah Lebih Rendah dari Upah Minimum Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Perkara Nomor 687 K/Pid.Sus/2012). Penelitian hukum ini menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai dampak hukum pembayaran upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah dan kedudukan hukum pasal 185 Jo pasal 90 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila permohonan penangguhan pembayaran upah pekerja dibawah upah minimum dikabulkan Gubernur. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui studi kepustakaan antara lain meliputi : buku, peraturan perundang-undangan, melalui media internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian hukum ini secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian sanksi pidana bagi pelanggaran pembayaran upah lebih rendah dari upah minimum yang diputuskan hakim mahkamah agung Perkara Pidana Nomor 687 K/Pid.Sus/2012 telah sesuai dengan Pasal 185 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan telah memenuhi asas legalitas dalam hukum pidana. Kedudukan hukum pasal 185 Jo pasal 90 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi tidak konsisten sebagai perbuatan pidana, manakala Pengusaha yang melanggar pasal 90 ayat (1) mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum yang dikabulkan oleh Gubernur sebagaimana ketentuan pasal 90 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian perlu dilakukan review terhadap Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menghilangkan pasal 90 ayat (2) agar pasal 90 ayat (1) bisa berjalan dengan efektif dan pelanggaran terhadap pembayaran upah lebih rendah dari upah minimum sebaiknya dilakukan sanksi denda dengan menaikkan upah pekerja lebih tinggi dari upah minimum yang telah ditetapkan pada tahun berjalan sebesar 30% s/d 50% dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah dengan batas waktu tertentu.

1.  UEU-Master-12389-COVER.Image.Marked.pdf - 165 KB
2.  UEU-Master-12389-PENGANTAR .Image.Marked.pdf - 168 KB
3.  UEU-Master-12389-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 167 KB
4.  UEU-Master-12389-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 164 KB
5.  UEU-Master-12389-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 168 KB
6.  UEU-Master-12389-DAFTAR SINGKATAN.Image.Marked.pdf - 163 KB
7.  UEU-Master-12389-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 167 KB
8.  UEU-Master-12389-BAB 1.Image.Marked.pdf - 243 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD