PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KONTRAK BAKU YANG DILAKUKAN OLEH LAYANAN APLIKASI OJEK ONLINE (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)

Pemanfaatan layanan aplikasi ojek online sangat memudahkan para konsumen untuk menggunakan jasa ojek online, akan tetapi di dalam syarat dan ketentuan pada aplikasi ojek online(Gojek), terdapatklausula-klausula bakuyang menyatakan bahwa, kami tidak bertanggung jawab atas setiap cidera, kematian, kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh prilaku dari penyedia layanan.Dalam hal ini, Pentingnya perlindungan hukum konsumen terhadap kontrak baku yang dilakukan oleh layanan aplikasi ojek online di tinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Permasalahan dalam penulisan ini adalah tentang, (1). Bagaimana perlindungan hukum konsumen akibat adanya klausula baku yang terjadi antara konsumen dan penyedia layanan aplikasi ojek online, dan siapakah yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan dan (2). Bagaimana kedudukan konsumen terkait dengan hak-hak konsumen yang diabaikan oleh penyedia layanan aplikasi ojek online berdasarkan Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridisnormatif dan spesifikasinya dilakukan secara deskriptif analisis. Sumber �sumber bahan hukum penelitian yang digunakan adalah Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisa data.Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa,perusahaan ojek online (Gojek) bertanggung jawab apabila konsumen (pengguna jasa) layanan aplikasi ojek online mengalami kecelakaan saat menggunakan penyedia layanan ojek online (Gojek). Pihak Gojek bersedia untuk memberikan bantuan keuangan sampai dengan Rp 10.000.000, bantuan ini hanya berlaku sejak pengguna dijemput oleh Penyedia Layanan sampai pengguna mencapai tujuannya.Kedudukan konsumen masih di anggap lemah, karena masih adanya hak-hak konsumen yang di abaikan oleh pelaku usaha (penyedia layanan aplikasi ojek online) dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

1.  UEU-Undergraduate-12375-COVER.Image.Marked.pdf - 139 KB
2.  UEU-Undergraduate-12375-PERNYATAAN.Image.Marked.pdf - 133 KB
3.  UEU-Undergraduate-12375-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 134 KB
4.  UEU-Undergraduate-12375-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 130 KB
5.  UEU-Undergraduate-12375-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 130 KB
6.  UEU-Undergraduate-12375-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 143 KB
7.  UEU-Undergraduate-12375-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 149 KB
8.  UEU-Undergraduate-12375-BAB 1.Image.Marked.pdf - 200 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD