KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN MEDIASI PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI POLRES SERANG

Permasalahan hukum pidana di Indonesia semakin berkembang, sehingga berbagai permasalahan membutuhkan penyelesaian yang tepat serta pemahaman masyarakat dalam mengidentifikasi penyelesaian permasalahan hukum dengan aparat penegak hukum. Kebijakan hukum pidana dalam mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat di butuhkan khususnya fungsi lalu lintas dalam menangani penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini dilakukan di polres Serang untuk mengetahui bagaimana kebijakan kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan bagaimana kebijakan hukum pidana menurut undang-undang lalu lintas dalam mediasi penal di polres Serang. Penelitian ini adalah dengan penelitian hukum deskriptif (descriptive legal study), dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan historis (historical approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu data kecelakaan yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam mediasi penal terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di polres Serang. Hasil penelitian menunjukan bahwa mayoritas jumlah kecelakaan lalu lintas terjadi di tahun 2016 sebanyak 1.201 kasus dan ditemukan korban luka ringan sebanyak 864, dan yang tidak melakukan mediasi penal sebanyak 51%. Dari hasil penelitian ini disarankan pihak kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik harus berani menggunakan kewenangan diskresinya.

1.  UEU-Master-12390-COVER.Image.Marked.pdf - 232 KB
2.  UEU-Master-12390-PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 126 KB
3.  UEU-Master-12390-PERNYATAN ORISINALITAS.Image.Marked.pdf - 126 KB
4.  UEU-Master-12390-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 195 KB
5.  UEU-Master-12390-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 182 KB
6.  UEU-Master-12390-ABSTRACT.Image.Marked.pdf - 127 KB
7.  UEU-Master-12390-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 133 KB
8.  UEU-Master-12390-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 221 KB
9.  UEU-Master-12390-BAB 1.Image.Marked.pdf - 367 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD