ANALISA HUKUM PERJANJIAN BAKU MENURUT PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK BJB SYARIAH CABANG BSD: TANGERANG

Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang dibuat atau disediakan oleh sebelah pihak, dengan mencantumkan berbagai macam klausul kontrak yang telah dibakukan oleh sebelah pihak tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk menegosiasikannya. Adanya kontrak baku dalam dunia bisnis syariah ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama di kalangan ahli hukum, karena di samping mempermudah dan menghemat waktu, juga bertentangan dengan prinsip syariah yaitu menzalimi pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terhadap persoalan pokok bagaimana praktik penerapan kontrak baku pada pembiayaan mudharabah di Bank BJB Syariah Cabang BSD dan keabsahan perjanjian baku menurut prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif (yuridis normatif) dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) melalui sumber data primer, data sekunder dan data tersier dengan studi kepustakaan dan lapangan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak baku pada pembiayaan mudharabah yang diterapkan di Bank BJB Syariah Cabang BSD bersifat final dan tidak dapat direvisi oleh nasabah. Pembuatan kontrak tidak mengikutsertakan nasabah dan tidak ada negosiasi di dalamnya menyebabkan kontrak baku ini bertentangan dengan asas berkontrak dalam Islam yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kemaslahatan (tidak memberatkan) dan asas keseimbangan (keadilan). Walaupun demikian, kontrak baku pada pembiayaan mudharabah ini secara hukum adalah sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat berkontrak dalam Islam ditandai dengan ditandatanganinya kontrak baku tersebut oleh kedua belah pihak sebagai bukti bahwa kedua belah pihak sama-sama ridha. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya negosiasi atau menghilangkan klausul yang memberatkan untuk menciptakan kontrak kerjasama yang seimbang, adil dan saling ridha (suka sama suka) di antara kedua belah pihak.

1.  UEU-Master-12366-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 400 KB
2.  UEU-Master-12366-HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.Image.Marked.pdf - 299 KB
3.  UEU-Master-12366-PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.Image.Marked.pdf - 132 KB
4.  UEU-Master-12366-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 131 KB
5.  UEU-Master-12366-ABSTRACT .Image.Marked.pdf - 224 KB
6.  UEU-Master-12366-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 227 KB
7.  UEU-Master-12366-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 137 KB
8.  UEU-Master-12366-DAFTAR GAMBAR.Image.Marked.pdf - 298 KB
9.  UEU-Master-12366-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 366 KB
10.  UEU-Master-12366-BAB I.Image.Marked.pdf - 730 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD