KAJIAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG GAGAL MELAKUKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Perkembangan teknologi yang semakin canggih banyak melahirkan inovasi baru pada lembaga keuangan non bank seperti hadirnya pinjaman online yang memberikan kemudahan transaksi. Pinjaman online ini masih dianggap unggul dibandingkan dengan bank konvensional, khususnya dibidang administrasi dan proses pencairan dana. Pinjaman online juga tidak menggunakan jaminan apapun dan salah satu syarat peminjaman cukup melampirkan KTP dan NPWP. Operasional perusahaan pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dengan banyaknya masyarakat yang tertarik menggunakan pinjaman online, banyak ditemukan pinjaman online yang melanggar peraturan OJK. Hal ini diketahui setelah pengguna pinjaman online (debitur) melaporkan pinjaman online yang bermasalah ke pihak yang bersangkutan yaitu AFPI, OJK dan Kepolisian. Pengakuan dari debitur pada saat mengalami kendala dalam hal membayar kewajiban karena ada hal tertentu yang dialami debitur, debitur meminta perpanjangan waktu dari jatuh tempo kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur) tetapi pihak kreditur tidak menyetujui permintaan dari debitur namun kreditur tetap memaksa untuk segera membayar, kemudian pihak kreditur juga melakukan aksi teror (ancaman), dan membocorkan data pribadi kepada pihak keluarga, kerabat dan ketempat kerja. Pernyataan diatas didukung dengan hasil kuesioner yang telah penulis berikan kepada debitur yang pernah mengalami perlakukan yang sama. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti penulis yaitu tentang pelindungan hukum dan kerahasiaan data debitur yang gagal melakukan kewajiban pembayaran pada aplikasi pinjaman online. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif atau biasa disebut penelitian kepustakaan. Kesimpulan, pelindungan hukum terhadap debitur yang gagal dalam melakukan kewajiban pembayaran dan kerahasiaan data debitur telah dinaungi oleh lembaga AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia). Penyelengara yang melanggar peraturan OJK akan dikenakan sanksi. Saran penulis diperlukan tindakan yang nyata dari OJK dan AFPI untuk mengamankan Fintech yang melanggar peraturan. Kemudian OJK perlu mengkaji kembali peraturan mengenai penetapan tingkat suku bunga pinjaman online.

1.  UEU-Master-22446-COVER.Image.Marked.pdf - 213 KB
2.  UEU-Master-22446-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 425 KB
3.  UEU-Master-22446-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 389 KB
4.  UEU-Master-22446-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 259 KB
5.  UEU-Master-22446-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 338 KB
6.  UEU-Master-22446-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 554 KB
7.  UEU-Master-22446-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 650 KB
8.  UEU-Master-22446-BAB1.Image.Marked.pdf - 2602 KB

• PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET DENGAN SISTEM PEMBAYARAN MELALUI REKENING BERSAMA (STUDI KASUS WWW.KASKUS.CO.ID)
• TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 2673/Pid/B/2005/PN.JKT.BAR)
• Peran Kompensasi Manajemen, Ukuran Perusahaan dan Peluang Investasi Terhadap Pembayaran Deviden Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2008-2009
• EVALUASI TERHADAP SISTEM DAN PROSEDUR PEMBELIAN KREDIT DAN PEMBAYARAN HUTANG USAHA PADA PT. DUTA SUARA MUSIK
• PENGEMBANGAN APLIKASI PEMBAYARAN ONLINE UNTUK KANTOR CABANG BANYAK MUAMALAT INDONESIA
• PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BERBASIS ANDROID STUDI KASUS DI SAMSAT BALARAJA
• MAKROEKONOMI PEREKONOMIAN-TERBUKA: NERACA PEMBAYARAN DAN NILAI TUKAR
• PENGARUH OPERATING CASH FLOW DAN EARNING PER SHARE TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN SERTA RETURN SAHAM
• SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN SAMPAH DAN PENJADWALAN SISKAMLING DI RT 006 PETUKANGAN UTARA DENGAN SMS GATEWAY
• DOKUMENTASI ALUR KERJA SISTEM CREDIT CARD PAYMENT GATEWAY PADA E-COMMERCE