ANALISA DAMPAK HUKUM RENCANA DIKELUARKANNYA BIDANG USAHA PENYELENGGARAAN PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN DARI DAFTAR NEGATIF INVESTASI (DNI)

Pemerintah berencana melakukan relaksasi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Penanaman Modal yang rencananya akan mengeluarkan 14 dari 20 Daftar investasi negatif yang termuat dalam perpres No 44 Tahun 2016 salah satunya dalam bidang usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan. Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan yang sebelumnya menjadi bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal dimungkinkan menjadi bidang usaha terbuka yang dapat dimasuki Modal Dalam Negeri maupun Modal Asing. Dengan dibukanya bidang usaha tertutup tersebut menjadi bidang usaha terbuka tentunya memiliki konsekuensi Hukum terhadap Prepres yang rencananya dikeluarkan tersebut dan juga dampak dampak lainnya. Adapun Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana aspek Hukum terkait dengan rencana relaksasi Perpres No 44 Tahun 2016 yang direncanakan mengubah bidang usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan dari bidang usaha tertutup menjadi Bidang Usaha terbuka ?, (2). Apakah dampak Relaksasi Perpres 44 Tahun 2016 Terhadap Bidang Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan jika benar benar dilakukan oleh Pemerintah ? Tipe Penelitian ini adalah yuridis normative, maka dari itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (statue approach), pendekatan analisis (analytical approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Dari analisa, dapat disimpulkan bahwa Bidang usaha penyelenggaraan pelayanan navigasi Penerbangan merupakan bidang usaha yang berkaitan dengan Kedaulatan, Pertahanan dan Keamanan Negara sehingga menurut Hukum Positif yang ada harus tetap menjadi bidang usaha Tertutup yang masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI), sehingga mengeluarkan bidang usaha Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan dari Daftar Negatif Investasi adalah sebuah pelanggaran terhadap regulasi perundang undangan yang ada.

1.  UEU-Master-23035-COVER.Image.Marked.pdf - 154 KB
2.  UEU-Master-23035-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 561 KB
3.  UEU-Master-23035-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 339 KB
4.  UEU-Master-23035-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 694 KB
5.  UEU-Master-23035-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 186 KB
6.  UEU-Master-23035-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 181 KB
7.  UEU-Master-23035-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 205 KB
8.  UEU-Master-23035-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 295 KB
9.  UEU-Master-23035-BAB1.Image.Marked.pdf - 418 KB

• AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
• ANALISIS DAMPAK HUKUM SEBELUM DAN SESUDAH PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN PASCA PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA
• DAMPAK HUKUM ATAS KEBIJAKAN PERCEPATAN LARANGAN EKSPOR NIKEL BAGI PELAKU USAHA TAMBANG DI INDONESIA