PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA MEDIS PASIEN COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR

Kemunculan wabah Covid �19 di Indonesia yang dimulai pada tahun 2020 mengakibatkan angka kematian serta orang yang terkomfirmasi Covid-19 semakin banyak. Untuk menekan angka Penyebaran Covid-19 Pemerintah meminta agar informasi dan data penyebaran Covid-19 terintegrasi dan terbuka sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Namun dengan adanya keterbukaan identitas pasien membawa kekhawatiran terbukanya data pasien yang wajib dilindungi, hal ini dapat berdampak pada psikologis dan sosiologis bagi penderitanya. Dilain sisi menjaga kerahasiaan identitas pasien atau Rekam Medis merupakan kewajiban dokter dan Rumah Sakit sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kerahasiaan Data Medis pasien, termasuk di dalamnya pasien Covid-19; serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pihak yang lalai dan membocorkan rahasia pasien Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen. Adapun Kajian Pustaka ini menggunakan berbagai data sekunder seperti bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan Menteri, bahan hukum sekunder seperti putusan pengadilan, teori hukum, buku dan jurnal hukum, karya tulis dan dapat berupa pendapat ahli hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa Data medis pasien boleh dibuka pada saat adanya wabah penyakit yang bertujuan dapat dipergunakan selayaknya untuk kepentingan pencegahan dan mitigasi bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Namun ada batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam pembukaan data medis pasien karena dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, maka pemerintah/pihak yang ingin membuka data medis pasien harus meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu. Ancaman hukum baik secara Pidana, Perdata maupun Administrasi berlaku terhadap pelaku baik itu Rumah Sakit, Dokter, Masyarakat maupun institusi Pemerintah yang apabila dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan/menyebarkan informasi pasien tanpa izin

1.  UEU-Master-25724-Cover.Image.Marked.pdf - 172 KB
2.  UEU-Master-25724-Halaman Pengesahan.Image.Marked.pdf - 184 KB
3.  UEU-Master-25724-Halaman Persetujuan.Image.Marked.pdf - 229 KB
4.  UEU-Master-25724-Halaman Keaslian.Image.Marked.pdf - 307 KB
5.  UEU-Master-25724-Abstrak.Image.Marked.pdf - 198 KB
6.  UEU-Master-25724-Kata Pengantar.Image.Marked.pdf - 215 KB
7.  UEU-Master-25724-Daftar Isi.Image.Marked.pdf - 252 KB
8.  UEU-Master-25724-Daftar Pustaka.Image.Marked.pdf - 309 KB
9.  UEU-Master-25724-Bab1.Image.Marked.pdf - 434 KB

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA MEDIS PASIEN COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1984 TENTANG WABAH PENYAKIT MENULAR