KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK ATAS BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Metode pendekatan yang dipergunakan merupakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (documentary study). Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan alasan dasar pemerintah memberikan insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Karena COVID-19 yang mewabah di Indonesia mengacaukan kondisi perekonomian negara dan kondisi perekonomian wajib pajak. Insentif pajak COVID-19 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Penerapan Peraturan Menteri Keungan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sudah berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Pemerintah melalui Kementrian Keungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah mempersiapkan sistem relaisasi dan juga pelaporan pemanfaatn insentif pajak oleh wajib pajak untuk memudahkan wajib pajak. Memang dalam pengaplikasiannya insentif pajak yang diberikan banyak menemui hambatan. Akan tetapi hambatan tersebut dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi yang masif oleh Kantor Pelayanan Pajak di seluru Indonesia. Pemilihan pemberian insetif pajak sebagai stimulus perekonomian nasional merupakan pilihan yang tepat dan tidak melanggar kaidah ukum yang berlaku di Indonesia. Saran bagi penelitian selanjutanya pemahaman mengenai apa itu insentif pajak masih belum terlalu umum dimasyarakat. Maka seharusnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 ini pemerintah lebih menjelaskan secara jelas dan gamblang apa itu insentif pajak, tujuan nya serta bagaimana cara pengaplikasiannya. Sehingga apabila terjadi peristiwa seperti ini wajib pajak lebih siap lagi untuk menggunakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Mengingat masih rendahnya realisasi insentif pajak untuk wajib pajak maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus lebih menggenjot pemberian realisasi insentif pajak bagi wajib pajak ini.

1.  UEU-Master-25735-COVER.Image.Marked.pdf - 132 KB
2.  UEU-Master-25735-HALAMAN PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 233 KB
3.  UEU-Master-25735-HALAMAN PERSETUJUAN.Image.Marked.pdf - 224 KB
4.  UEU-Master-25735-HALAMAN KEASLIAN.Image.Marked.pdf - 269 KB
5.  UEU-Master-25735-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 150 KB
6.  UEU-Master-25735-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 229 KB
7.  UEU-Master-25735-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 185 KB
8.  UEU-Master-25735-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 405 KB
9.  UEU-Master-25735-BAB1.Image.Marked.pdf - 274 KB

• ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ( PPH ) PASAL 21 YANG DITANGGUNG KARYAWAN YANG MEMILIKI NPWP DAN TIDAK MEMILIKI NPWP, DITANGGUNG PEMBERI KERJA DAN PADA TUNJANGAN PAJAK TERHADAP LABA SETELAH PAJAK PADA PERUSAHAAN PT. SAMSONITE INDONESIA
• PENERAPAN MANAJEMEN PAJAK DALAM MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PT. DANKOS FARMA INDONESIA - JAKARTA
• ANALISIS PENGARUH PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP LAPORAN LABA RUGI PADA PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA
• ANALISIS PROFITABILITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
• ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN PAJAK DALAM MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PPH BADAN PADA PDAM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG
• PENGARUH PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS, BIAYA OPERASI, DAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2014
• KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK ATAS BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
• PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN, PENGETAHUAN DIGITALISASI PERPAJAKAN, PERILAKU WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN PAJAK