PENERAPAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MK NO.27/PUU-IX/2011

Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja.Akhir-akhir ini banyak perusahaan yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk menekan biaya buruh demi meningkatkan keuntungan. Hanya saja dalam prakteknya banyak penerapan sistem PKWT yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga merugikan dan menghilangkan perlindungan terhadap pekerja/buruh. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh PKWT danbagaimana penyelesaian/solusi yang dilakukan oleh pengusaha dalam menghadapai kendala atau sengketa pada pelaksanaan PKWTberdasarkan adanya putusan MK No.27/PUU-IX/2011. Jika dilakukan sesuai denganaturan yang ada, memang sudah terdapat perlindungan yang memadai terhadappekerja/buruh PKWT, hanya saja dalampelaksanaannya masih terdapat berbagai halangan yang disebabkan olehketidakjelasan aturan tentang penerapan PKWT,sehingga terjadi penyimpangan terhadap penerapan pelaksanaan perlindunganterhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Kendala-kendala yangdihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) terhadappemberian perlindungan pekerja/buruh diantaranya adalah, kendala yangberkaitan dengan peraturan dan kendala yang berkaitan denganperjanjian kerja. Solusinya jika terjadi sengketa yaitu dengan melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan jika tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, masalah tersebut akan dibawa ke pengadilan.

• PERANAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI LEMBAGA MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DAN PASAL 130 HIR, PASAL 158 RBG
• ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNGTERHADAP SENGKETA TATA USAHA NEGARATENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI BNI 1946AKIBAT SKANDAL PEMALSUAN LC FIKTIF (STUDI KASUS PUTUSAN MARI No. 360/K/TUN/2005)
• ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SESUAI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN
• PENERAPAN ULTRA PETITA PADA SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI (Studi Kasus Pemilukada Daerah Jawa Timur Putusan Nomor.41/PHPU.D-VI/2008)
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA TATA USAHA NEGARA DIBIDANG KEPEGAWAIAN
• SITA HARTA BERSAMA Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1514/Pdt.G/2007/PAJS
• Pilihan penyelesaian sengketa konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) provinsi DKI Jakarta
• ANALISA ATAS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.22/PAILIT/2003/PN.NIAGA/JKT-PST/ DALAM PERKARA PT HANIF DINAMIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1998 TENTANG KEPAILITAN
• PERANAN LEMBAGA PERADATAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN AMAHAI, MALUKU TENGAH
• ANALISIS HUKUM ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT DALAM SENGKETA PERTANAHAN