TINJAUAN HUKUM MENGENAI KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT PENAMBANGAN PASIR LAUT DI KEPULAUAN RIAU MENURUT KONFENSI HUKUM LAUT 1982

Kerusakan lingkungan laut merupakan suatu masalah bagi suatu Negara pantai yang mempunyai kedaulatan atas lautnya. Karena laut merupakan salah satu Sumber Daya Alam yang menjadi kebutuhan masyarakat Negaranya. Laut merupakan sumber kehidupan untuk setiap Negara pantai. Pencemaran lingkungan laut yang sudah menjadi kerusakan, dapat mengakibatkan sulitnya para nelayan di Kepulauan Riau untuk mencari ikan yang merupakan mata pencahariannya. Jika laut tempat mencari ikan tersebut rusak akibat kegiatan penambangan pasir laut, maka dapat diketahui bahwa laut yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Negara pantai tidak dapat lagi dijadikan harapan satu-satunya masyarakat nelayan Kepulauan Riau. Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur bagaimana lingkungan laut harus dijaga dan dilindungi dari pencemaran dan kerusakan. Adanya kedaulatan suatu Negara pantai untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya diatur dalam Konvensi ini, yaitu dengan mewajibkannya memiliki peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Selain itu, kewajibankewajiban dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan Negara pantai untuk perlindungan lautnya juga diatur dalam Konvensi ini. Kewenangan suatu Negara pantai atas laut di wilayah territorialnya, yang merupakan wewenang untuk melindungi lautnya, dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintahnya. Peraturan perundang-undangan tingkat Nasional yang dimiliki Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Hal ini dapat diketahui dari adanya pengaturan mengenai pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut, kewajiban untuk memiliki amdal, dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan dan gantu rugi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan laut yang sudah tecemar dan rusak. Konvensi Hukum Laut 1982 dalam pengaturannya mengenai tanggung jawab dan pemenuhan ganti rugi, mengatur mengenai pemenuhan kewajiban secara bersama-sama. Kewajiban tersebut dalam masalah kerusakan lingkungan laut di Kepulauan Riau harus dilakukan oleh para pengusaha pasir laut Riau sebagai badan hukum yang telah melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan laut, Singapura sebagai Negara yang menerima pasir laut Riau dan pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dan Indonesia sebagai Negara yang memiliki kedaulatan atas wilayah lautnya. Perbaikan kerusakan lingkungan laut dapat dilakukan jika para pihak tersebut dapat melakukan kesepakatan bersama mengenai ketentuan kewajiban dan besarnya ganti kerugian. Tindakan pemerintah dalam penghentain sementara penambangan pasir laut di Kepulauan Riau dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 117 Tahun 2003 Tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut, merupakan salah satu tindakan yang dapat memulihkan kondisi laut, karena Kepmen tersebut dapat memulihkan kerusakan secara berangsur-angsur dan merupakan kebijakan pemerintah untuk mencegah kerusakan yang lebih permanen lagi.

1.  UEU-Undergraduate-12602-COVER.Image.Marked.pdf - 146 KB
2.  UEU-Undergraduate-12602-LEMBAR PERNYATAAN.Image.Marked.pdf - 200 KB
3.  UEU-Undergraduate-12602-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 132 KB
4.  UEU-Undergraduate-12602-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 130 KB
5.  UEU-Undergraduate-12602-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 133 KB
6.  UEU-Undergraduate-12602-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 140 KB
7.  UEU-Undergraduate-12602-LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 298 KB
8.  UEU-Undergraduate-12602-BAB1.Image.Marked.pdf - 172 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD