LISENSI HAK SIAR FIFA WORLD CUP 2002 (STUDI KASUS PENYIARAN DI KAFE-KAFE)

Hak Siar yang dimiliki oleh lembaga penyiaran merupakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Hak siar dapat berasal dari hasil karya lembaga penyiaran itu sendiri maupun diperoleh melalui perjanjian lisensi. Yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah masalah Lisensi Hak Siar FIFA World Cup 2002 dengan Studi Kasus Penyiaran di Kafekafe. RCTI mendapat hak siar FIFA World Cup 2002 dari KM berdasarkan Perjanjian Lisensi. Yang menjadi pembahasan adalah bagaimanakah hak siar itu diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional? Apakah RCTI berhak melarang kafe-kafe menyiarkan siaran FIFA World Cup 2002 ? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitiannya adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (bukubuku, artikel) dan bahan hukum tersier (kamus umum dan kamus hukum). Secara nasional Hak Siar mulai diatur dalam Undang-undang No. 24/1997 tentang Penyiaran dan perlindungan haknya diatur dalam Undang-undang No. 12/1997 tentang Hak Cipta. Pemilik/pemegang hak siar memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain membuat, memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya. Secara internasional Hak siar mula-mula diatur dalam Konvensi Roma 1961, kemudian dalam Persetujuan TRIPs, keduanya memberikan perlindungan atas karya-karya siaran dari lembaga-lembaga penyiaran. Dalam Undang-undang No. 12/1997 tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pengkomunikasian siaran televisi kepada masyarakat yang dibuat ditempat-tempat umum seperti kafe, restoran dan lain sebagainya, dengan demikian menurut UU Hak Cipta No. 12/1997, RCTI tidak berhak melarang kafe-kafe menyiarkan FIFA World Cup 2002.

1.  UEU-Undergraduate-12586-COVER.Image.Marked.pdf - 168 KB
2.  UEU-Undergraduate-12586-LEMBAR PENGESAHAN.Image.Marked.pdf - 127 KB
3.  UEU-Undergraduate-12586-LEMBAR PERNYATAAN.Image.Marked.pdf - 127 KB
4.  UEU-Undergraduate-12586-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 129 KB
5.  UEU-Undergraduate-12586-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 128 KB
6.  UEU-Undergraduate-12586-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 130 KB
7.  UEU-Undergraduate-12586-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 130 KB
8.  UEU-Undergraduate-12586-LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 186 KB
9.  UEU-Undergraduate-12586-BAB1.Image.Marked.pdf - 158 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD