UPAYA HUKUM TERHADAP POLIGAMI YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 251/PDT.G/2003/PA/SRG)

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Dalam hukum perkawinan Indonesia, dimungkinkan terjadi poligami. Seorang suami harus mempunyai alasan-alasan yang cukup untuk beristeri lebih dari seorang. Bagaimana konsep poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam kaitannya dengan konsep poligami menurut hukum Islam, prosedurnya, serta upaya yang dapat dilakukan isteri yang dipoligami oleh suaminya tidak sesuai prosedur merupakan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, tertier yang kemudian dianalisa secara kualitatif, yang menghasilkan penulisan yang bersifat perspektif analitis. poligami hanya dapat dilakukan dengan izin istri pertama setelah melalui sidang Pengadilan. Konsep poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah yang telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama setelah dipenuhi syarat-syarat poligami. Dalam kaitannya konsep poligami menurut hukum Islam, apabila seorang suami telah melaksanakan poligami tanpa sepengetahuan istri pertamanya, mengakibatkan perkawinannya tetap sah, tetapi menurut norma hukum yang berlaku, perkawinan tersebut tidak sah dan tidak diakui. Dalam hal terjadi poligami yang tidak sesuai prosedur dan seorang isteri tidak bersedia dipoligami, maka upaya yang dapat dilakukan isteri dalam penyelesaiannya dapat ditempuh dengan dua cara yaitu mengajukan Pembatalan Perkawinan dan Perceraian.

• GAMBARAN STRESSOR, STRESS DAN COPING STRESS REMAJA DALAM KELUARGA POLIGAMI
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• TINJAUAN HUKUM ATAS HAK WARIS ISTRI DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA MENURUT HUKUM ISLAM� (Studi Kasus : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.38.K/AG/1998)
• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI PADA MASYARAKAT ADAT BETAWI APABILA MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI HADAPAN PPAT
• UPAYA HUKUM TERHADAP POLIGAMI YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 251/Pdt.G/2003/PA/SRG)
• ALASAN LAKI-LAKI BERPOLIGAMI (DITINJAU DARI TEORI HENRY MURRAY)
• POLIGAMI YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Suatu Tinjauan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan P
• PERCERAIAN DAN AKIBATNYA(Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)
• AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
• LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT : SEORANG ISTRI YANG DITINGGAL MATI SUAMI TERKAIT PERMOHONAN PENGESAHAN PERNIKAHAN DI PENGADILAN