RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PERADILAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Peradilan anak merupakan salah satu segi dari perlindungan anak. Penyelenggaraan Peradilan Anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat. Model Restorative Justice berlandaskan pada Due Process Model bekerjanya Sistem Peradilan Pidana yang sangat menghormati hak-hak hukum setiap tersangka, seperti hak untuk tidak diduga dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memfonisnya bersalah, hak untuk membela diri, dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proporsional dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum, mereka berhak mendapatkan pendampingan dari pengacaranya selama menjalani proses peradilan. Disamping itu adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan. Namun demikian, tetap harus memperhatikan hak-hak asasi anak sebagai tersangka. Anak-anak ini sebisa mungkin harus dijauhkan dari tindakan penghukuman yang biasa diberlakukan kepada penjahat dewasa. Tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap anak-anak yang telah divonis bersalah ini misalnya pemberian hukuman bersyarat, seperti kerja sosial, serta pembebasan bersyarat. Model ini sangat terlihat dalam ketentuan-ketentuan dalam The Beijing Rules dan dalam Peraturan Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya ketika berbagai upaya yang sebelumnya harus telah dilakukan dengan serius untuk menghindarkan anak-anak dari proses hukum, gagal dilakukan, maka anak-anak yang berhadapan dengan proses peradilan harus dilindungi hak-haknya sebagai tersangka dan hak-haknya sebagai anak.

1.  UEU-Undergraduate-12601-COVER.Image.Marked.pdf - 397 KB
2.  UEU-Undergraduate-12601-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.Image.Marked.pdf - 129 KB
3.  UEU-Undergraduate-12601-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.Image.Marked.pdf - 130 KB
4.  UEU-Undergraduate-12601-PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI.Image.Marked.pdf - 128 KB
5.  UEU-Undergraduate-12601-PERSEMBAHAN.Image.Marked.pdf - 127 KB
6.  UEU-Undergraduate-12601-KATA PENGANTAR.Image.Marked.pdf - 132 KB
7.  UEU-Undergraduate-12601-ABSTRAK.Image.Marked.pdf - 131 KB
8.  UEU-Undergraduate-12601-DAFTAR ISI.Image.Marked.pdf - 132 KB
9.  UEU-Undergraduate-12601-DAFTAR PUSTAKA.Image.Marked.pdf - 130 KB
10.  UEU-Undergraduate-12601-LAMPIRAN.Image.Marked.pdf - 245 KB
11.  UEU-Undergraduate-12601-BAB1.Image.Marked.pdf - 147 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD