PENGGUNAAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN BARU UNTUK MEMBATALKAN PERJANJIAN TRANSAKSI DERIVATIF (STUDI KASUS PUTUSAN PERJANJIAN TRANSAKSI DERIVATIF NO.24/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL.)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan perjanjian transaksi derivatif berdasarkan pertimbangan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam putusan perkara transaksi derivatif tersebut serta untuk mengetahui dan menganalisa putusan perkara transaksi derivatif tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat secara teoritis, yaitu dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum perdata di Indonesia terkait dengan doktrin penyalahgunaan keadaan dan kegiatan perjanjian transaksi derivatif. Secara praktis penelitian yang tertuang dalam penulisan Skripsi ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan peradilan di Indonesia, sehingga diharapkan penegakkan hukum dapat dilakukan dengan lebih baik. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pertimbangan Hakim atas putusan perkara perjanjian transaksi derivatif No.24/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel., dapat disimpulkan bahwa sesungguh tidak terdapat unsur Penyalahgunaan Keadaan dalam gugatan tersebut dan seluruh pertimbangan putusan Judex Facti tersebut mengandung kesalahan penerapan hukum. Perjanjian Callable Forward tersebut Sah dan memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian, dan bahwa sesungguhnya tidak terdapat unsur-unsur penyalahgunaan keadaan seperti yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat, terlebih lagi seperti yang dinyatakan oleh Hakim dalam pertimbangannya dalam Putusan perjanjian transaksi derivatif tersebut. Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka Penulis memberi saran bahwa sebaiknya setiap sengketa dapat diselesaikan dengan mengedepankan prinsip musyawarah, melalui cara negosiasi, mediasi ataupun arbitrase, untuk meminimalisir resiko kerugian yang akan timbu lebih banyak lagi, dan dengan pihak Bank Indonesia sebagai institusi yang sebaiknya menjadi penyedia sarana dan prasarana mediasi awal tersebut, namun jikapun perkara sengketa perjanjian transaksi derivatif ini harus diselesaikan melalui pengadilan, seharusnya hal tersebut adalah merupakan benar-benar upaya akhir. Dan dalam proses peradilannya sebaiknya pengadilan menggunakan Hakim Ad-Hoc untuk menangani sengketa perdata transaksi derivatif ini, dan saran yang diberikan untuk para nasabah adalah dalam hal untuk meminimalisir resiko sengketa seperti ini timbul dikemudian hari adalah hal yang terbaik dengan meminta bantuan/berkonsultasi/menggunakan jasa konsultan hukum/lawyer yang ahli di bidang perdagangan derivatif maupun konsultan keuangan sebelum menandatangani kontrak perjanjian derivatif dengan pihak bank.

1.  UEU-Undergraduate-1371-COVER.pdf - 17 KB
2.  UEU-Undergraduate-1371-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 18 KB
3.  UEU-Undergraduate-1371-LEMBAR PERSEMBAHAN.pdf - 13 KB
4.  UEU-Undergraduate-1371-LEMBAR PERNYATAAN.pdf - 17 KB
5.  UEU-Undergraduate-1371-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 17 KB
6.  UEU-Undergraduate-1371-KATA PENGANTAR.pdf - 14 KB
7.  UEU-Undergraduate-1371-ABSTRAK.pdf - 12 KB
8.  UEU-Undergraduate-1371-DAFTAR ISI.pdf - 16 KB
9.  UEU-Undergraduate-1371-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 25 KB
10.  UEU-Undergraduate-1371-BABI.pdf - 42 KB

• PENGGUNAAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAI ALASAN BARU UNTUK MEMBATALKAN PERJANJIAN TRANSAKSI DERIVATIF (STUDI KASUS PUTUSAN PERJANJIAN TRANSAKSI DERIVATIF No.24/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.)