ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DITINJAU DARI KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PERKARA NO. 1190/PID.B/2010/PN.TNG)

Perkembangan teknologi informasi internet yang melanda dunia dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan tersebut mempengaruhi tatanan aktif�tas manusia, namun kurang diimbangi dengan pemahaman yang baik dan memadai mengenai teknologi khususnya dalam bidang hukum. Internet adalah suatu jaringan komputer, yang dengan berbagai kelebihannya ternyata banyak dipermasalahkan, antara lain yaitu: Bagaimanakah kekuatan alat bukti elektronik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Bagaimanakah pandangan Hakim terhadap alat bukti elektronik. Adapun tipe penelitian hukum yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, selanjutnya dianalisa dengan metode analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pembuktian Yang Menimbulkan Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana di Indonesia; yaitu menurut KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan UU secara negatif, hal ini disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP, perlu peran serta hakim untuk menggali dan mengikuti nilai hukum yang ada untuk Pembuktian Data Elektronik. Pembuktian harus didasarkan pada KUHAP, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Kemudian dalam melakukan penyidikan suatu kasus kejahatan dunia maya, seorang penyidik dapat menggunakan alat-alat investigasi standard antara lain: Informasi; Interview dan Interogasi; Instrumen; Menyusun laporan kasus; Pemeriksaan berkas perkara oleh jaksa Penuntut Umum; Membuat keputusan untuk menuntut. Penulis memiliki saran sebagai berikut, antara lain: Pemerintah bersama DPR membuat regulasi berupa Perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan cyber crime juga Pemerintah membuat suatu bentuk Peraturan Pemerintah yang lebih khusus mengatur lebih jauh dari Perundang-undangan tersebut, yang bertujuan agar permasalahan kejahatan cyber crime lebih bisa dikendalikan dan ditindaklanjuti; Pihak kepolisian yang bertindak sebagai penyidik untuk mengatasi kejahatan cyber crime harus mendapatkan bentuk pelatihan-pelatihan tentang cyber crime, yang bertujuan agar meningkatkan Sumber Daya Manusia anggota Kepolisian guna dapat menangani permasalahan kejahatan cyber crime agar lebih professional dan lebih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kejahatan cyber crime. Sosialisasi mengenai kejahatan cyber crime yang seharusnya lebih dalam dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti bagaimana bentuk-bentuk kejahatan cyber crime.

1.  UEU-Undergraduate-552-COVER.pdf - 19 KB
2.  UEU-Undergraduate-552-LEMBAR_PERNYATAAN_KEASLIAN.pdf - 20 KB
3.  UEU-Undergraduate-552-LEMBAR_PERSETUJUAN.pdf - 20 KB
4.  UEU-Undergraduate-552-LEMBAR_PENGESAHAN.pdf - 20 KB
5.  UEU-Undergraduate-552-ABSTRAK.pdf - 9 KB
6.  UEU-Undergraduate-552-KATA_PENGANTAR.pdf - 15 KB
7.  UEU-Undergraduate-552-DAFTAR_ISI.pdf - 13 KB
8.  UEU-Undergraduate-552-BAB_I.pdf - 42 KB
9.  UEU-Undergraduate-552-DAFTAR_PUSTAKA.pdf - 18 KB

• ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DITINJAU DARI KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PERKARA NO. 1190/PID.B/2010/PN.TNG)