PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA PENGEMUDI ATAS KELALAIAN DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 1844/PID.B/2010/PN.TNG.)

Tindak pidana kealpaan adalah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang karena kurang hati-hati, karena ketidak telitian dan ketidak mampuan membayangkan sebelumnya atau ketidakwaspadaan (On Voorzichtingheid) atau tidak mampu memperkirakan sebelumnya (On Voorzirnbaarheid) yang mana atas perbuatannya itu tidak ia kehendaki. Karena kelalaiannya / karena kurang hati-hati / kurang perhatian menyebabkan orang mati, jadi dalam pasal 359 itu kematian tidak disengaja, jika disengaja dikenakan pasal 338 ataupasal 340 KUHP. Pokok permasalahan yang diberikan oleh penulis dalam skripsi ini adalah : Faktor-faktor apa yang menyebabkan pengemudi melakukan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu-lintas yaitu: mengemudi dengan kecepatan tinggi yaitu: diatas 60 KM/jam, menggunakan obat-obatan terlarang, minum-minuman beralkohol, human eror, kondisi mobil yang sudah tidak layak pakai. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kelalaian pengemudi berdasarkan kasus PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO. 1844/PID.B/2010/PN.TNG. Penuntut Umum dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa tidak menggunakan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP tetapi Penuntut Umum melihat bahwa sanksi yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yaitu Pasal 310 Undangundang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dimana sanksi tersebut lebih berat dibanding Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Penuntut Umum telah tepat dalam memberikan sanksi kepada terdakwa karena sesuai asas hukum yaitu: �Lex Spesialis Derogat Lex Generalis�yang artinya: �Undang-Undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada Undang-Undang yang umum�. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Yang menjadi landasan normatif dan acuan teori penulisan skripsi ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan pasal 359 KUHP dan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas Dan Angkutan Jalan. Untuk memperoleh data yaitu penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang sebagai acuan hingga terselesainya skripsi ini. Sebagai penegak hukum yang dilakukan pihak pengadilan dalam menangani dan memeriksa perkara serta kasus perkara kealpaan dan kasus-kasus lainnya bekerja sama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Masyarakat.

1.  UEU-Undergraduate-581-COVER.pdf - 19 KB
2.  UEU-Undergraduate-581-TANDA_PERSETUJUAN.pdf - 17 KB
3.  UEU-Undergraduate-581-PERNYATAAN_KEASLIAN.pdf - 17 KB
4.  UEU-Undergraduate-581-LEMBAR_PENGESAHAN.pdf - 18 KB
5.  UEU-Undergraduate-581-ABSTRAK.pdf - 10 KB
6.  UEU-Undergraduate-581-KATA_PENGANTAR.pdf - 25 KB
7.  UEU-Undergraduate-581-DAFTAR_ISI.pdf - 50 KB
8.  UEU-Undergraduate-581-BAB_I.pdf - 98 KB
9.  UEU-Undergraduate-581-DAFTAR_PUSTAKA.pdf - 16 KB

• PERTANGGUNG-JAWABAN PIDANA PENGEMUDI ATAS KELALAIAN DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 1844/PID.B/2010/PN.TNG.)