PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 08/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.)

Saat ini, korporasi memiliki peran yang sangat luas dan signifikan. Salah satunya adalah korporasi dalam bidang perbankan, yang telah menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Bank memiliki fungsi yang sangat banyak dan bermanfaat tidak hanya bagi masyarakat, namun juga bagi negara, sebagai penunjang perekonomian Indonesia. Namun dalam beberapa tahun belakang ini, perbankan di Indonesia diterpa berbagai macam berbagai kejahatan perbankan. Bank menjadi sasaran maupun sarana berbagai tindak pidana, seperti perampokan, penipuan, hingga menggerus dana nasabah yang dilakukan oleh orang dalam bank sendiri. Hal ini selain menimbulkan kerugian bagi para korban, yaitu nasabah, juga mencoreng citra bank itu sendiri serta merusak penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana perbankan. Dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak mengatur mengenai korporasi sebagai subyek hukum, sehingga UU Perbankan hanya membebankan pertanggungjawaban pidana kepada para pengurus atau orang yang memegang peranan penting dalam suatu tindak pidana tersebut. Demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, hanya mengenal pertanggungjawaban perorangan. Meskipun demikian, beberapa undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan di luar UU Perbankan telah mengadopsi korporasi sebagai subyek hukum pidana, diantaranya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua undang-undang tersebut telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Berdasarkan hal tersebut, maka skripsi ini mengemukakan bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pengurusnya, dan bagaimana upaya hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perbankan. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian normatif-deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian dengan melakukan studi kepustakaan serta dengan memberikan gambaran mengenai suatu permasalahan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana yang dilakukan pengurusnya belum diatur dalam UU Perbankan dan UU Bank Indonesia, namun telah diatur dalam UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Pasar Modal. Serta upaya-upaya dalam mencegah dan memberantaskan tindak pidana perbankan, yang dapat dilakukan dengan cara pengawasan eksternal oleh Bank Indonesia, pengawasan internal oleh bank itu sendiri, serta pengawasan masyarakat. Adapun saran yang dikemukakan adalah pembaruan UU Perbankan dan UU Bank Indonesia dengan memasukkan unsur pertanggungjawaban korporasi serta menengakkan dan meningkatkan pengawasan eksternal, pengawasan internal, dan pengawasan masyarakat.

1.  UEU-Undergraduate-395-COVER.pdf - 109 KB
2.  UEU-Undergraduate-395-LEMBAR_PENGESAHAN.pdf - 216 KB
3.  UEU-Undergraduate-395-ABSTRAK.pdf - 97 KB
4.  UEU-Undergraduate-395-KATA_PENGANTAR.pdf - 98 KB
5.  UEU-Undergraduate-395-DAFTAR_ISI.pdf - 100 KB
6.  UEU-Undergraduate-395-LAMPIRAN.pdf - 87 KB
7.  UEU-Undergraduate-395-BAB1.pdf - 141 KB

• PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 08/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.)