TINJAUAN HUKUM KETERKAITAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DAN JAMINAN FIDUCIA MENURUT UU NO.42 TAHUN 1999

Masalah perselisihan akan selalu ada selama manusia itu masih hidup baik karena perbedaan pendapat, perbedaan kehendak, perbedaan keinginan dan lain sebagainya. Demikian halnya dalam bidang perjanjian pembiayaan konsumen ini, perselisihan itu selalu timbul meskipun telah ada perjanjian yang berlaku dan mengikat para pihak. Penyebab perselisihan dapat datang dari pihak Kreditor maupun Debitor. Dari Kreditor penyebab perselisihan yaitu kurang memperhatikan kepentingan Debitor beserta tuntutan-tuntutannya, dengan melakukan tindakan terhadap Debitor yang melakukan tuntutan, sampai pada penyitaan dan eksekusi objek yang dijadikan jaminan fidusia, namun tanpa didasari oleh aturan-aturan yang ada. Sedangkan penyebab perselisihan dari pihak Debitor adalah karena sering terjadi pengalihan kendaraan tanpa seijin dari Kreditur. Dalam pasal 21 Undang- Undang No.42 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Pemberi Fidusia dalam hal ini adalah Debitor dapat mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangaan. Skripsi ini ingin membahas permasalahan seperti Bagaimana keterkaitan hukum antara perjanjian pembiayaan konsumen, dengan Akta Jaminan Fiducia dan Pendaftarannya?, serta pembahasan mengenai apa akibatnya jika suatu perjanjian pembiayaan konsumen yang diakukan tanpa adanya Pendaftaran Akta Jaminan Fiducia?. Mengenai permasalahan apakah Lembaga Pembiayaan sebagai Kreditur mempunyai hak eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia tanpa Pendaftaran Jaminan Fidusia? Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bentuk penelitian normatif. Bentuk penelitian normatif dikenal juga dengan istilah metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh datadata atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka didapat kesimpulan Pertama, keterkaitan hukum antara perjanjian pembiayaan konsumen, dengan akta jaminan fidusia dan pendaftarannya adalah saling berkesinambungan, karena akta jaminan fidusia lahir atau ada setelah adanya perjanjian pembiayaan konsumen terlebih dahulu, dan akta jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan bila ingin memiliki kekuatan hukum. Kedua, bila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan maka akta jaminan fidusia tersebut pun menjadi batal demi hukum. Ketiga, terhadap akta jaminan fidusia yang telah didaftarkan, maka apabila debitor telah melakukan wanprestasi maka kreditor mempunyai kewenangan atas kekuasaan sendiri untuk melakukan penjualan atas obyek fidusia, artinya kreditor memiliki hak eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

1.  UEU-Undergraduate-704-COVER.pdf - 16 KB
2.  UEU-Undergraduate-704-LEMBAR_PERNYATAAN.pdf - 17 KB
3.  UEU-Undergraduate-704-LEMBAR_PENGESAHAN.pdf - 19 KB
4.  UEU-Undergraduate-704-KATA_PENGANTAR.pdf - 39 KB
5.  UEU-Undergraduate-704-ABSTRAK.pdf - 37 KB
6.  UEU-Undergraduate-704-DAFTAR_ISI.pdf - 10 KB
7.  UEU-Undergraduate-704-BAB_I.pdf - 26 KB
8.  UEU-Undergraduate-704-DAFTAR_PUSTAKA.pdf - 16 KB

• TINJAUAN HUKUM KETERKAITAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DAN JAMINAN FIDUCIA MENURUT UU NO.42 TAHUN 1999