KEWENANGAN PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM AGUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 ATAS PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL (STUDI KASUS : HAKIM AGUNG ACHMAD YAMANI)

Pada dasarnya pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal. Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku Hakim. Akan tetapi menurut Mahkamah Agung kewenangan untuk mengawasi para hakim ini masih bersifat terlalu umum dari artiannya, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran yurisdiksi tugas pengawasan perilaku hakim. Puncak dari konflik dan ketidakharmonisan antara kedua lembaga negara berujung pada diadukannya permohonan uji materi (judicial review) atas beberapa pasal pengawasan yang tertuang dalam Undang- Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial oleh 31 Hakim Agung ke Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 tentang judicial review atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lalu bagaimanakah bentuk kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011 dan bagaimanakah bentuk kewenangan Pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim Agung (Studi Kasus Hakim Agung Ahmad Yamani) berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini adalah dengan cara melakukan penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk melengkapi tulisan penulis. Penulis melakukan analisa data secara kualitatif. Berdasarkan pembahasan dan analisa diperoleh kesimpulan bahwa mengenai wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dijelaskan di dalam Pasal 20 ayat (1) dan Komisi Yudisial adalah lembaga penegak Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim jadi kewenangan pengawasan Komisi Yudisial ialah pengawasan terhadap perilaku hakim termasuk hakim agung di dalamnya. Sedangkan saran yang dapat diberikan dari penelitian ini ialah bahwa untuk mewujudkan sistem pengawasan peradilan terpadu yang memiliki legitimasi yang kuat kemasa depan MPR harus melakukan Amandemen UUD 1945 khususnya Bab Kekuasaan Kehakiman mengenai Komisi Yudisial.

1.  UEU-Undergraduate-1226-cover.pdf - 22 KB
2.  UEU-Undergraduate-1226-pernyataan ok.pdf - 3728 KB
3.  UEU-Undergraduate-1226-persetujuan.pdf - 3415 KB
4.  UEU-Undergraduate-1226-pengesahan.pdf - 3873 KB
5.  UEU-Undergraduate-1226-kata pengantar.pdf - 67 KB
6.  UEU-Undergraduate-1226-abstrak.pdf - 73 KB
7.  UEU-Undergraduate-1226-daftar isi.pdf - 73 KB
8.  UEU-Undergraduate-1226-LAMPIRAN.pdf - 29 KB
9.  UEU-Undergraduate-1226-Putusan 005-PUU-IV-2006 (Kekuasaan Kehakiman) (Dikabulkan Se.pdf - 838 KB
10.  UEU-Undergraduate-1226-wawancara pertama.pdf - 62 KB
11.  UEU-Undergraduate-1226-HASIL WAWANCARA ke 2.pdf - 64 KB
12.  UEU-Undergraduate-1226-bab1.pdf - 407 KB

• Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Agung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Studi Kasus : Hakim Agung Achmad Yamani)