EFEKTIFITAS PEREKRUTAN HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISIAL DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 dan hakim agung harus memiliki integritas dan keperibadian yang adil, profesional, dan pengalaman di bidang hukum berdasarkan pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, Hakim merupakan suatu jabatan yang mulia sebagai wakil tuhan untuk melakukakan penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Sejalan dengan hal tersebut, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Untuk itulah, dalam struktur kekusaan kehakiman di Indonesia, dibentuk sebuah Komisi Yudisial, Bahwa calon hakim agung diusulkan komisi Yudisial kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden Berdasarkan pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945 serta Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada Derwakilan perwakilan Rakyat untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada presiden berdasarkan UU No.18 2011 karena dalam prosesnya Komisi Yudisial sulit memenuhi target kuota 3:1 Seharusnya dalam peroses pemilihan hakim agung tidak harus memenuhi kuantitas dibanding kualitas sama hal ketika kuantitas telah memenuhi tapi kualitas tidak memenuhi persyaratan, karena seorang hakim agung ialah seorang yang mempunyai pengalaman dibidang hukum yang baik secara moral dan maupun dari segi keilmuan. namun dalam perkembangan nya dinilai kurang efektif karena Dewan Perwakilan Rakyat dalam implementasinya selain melakukan kewenangnya dalam memberi �persetujuan� Dewan Perwakilan Rakyat memperluas kewenangannya melakukan rekruitmen (pemilihan) hakim agung di Dewan Perwakilan Rakyat padahal dalam UU N0.27 tahun 2009 Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang, dalam huruf p memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.

1.  UEU-Undergraduate-1124-cover.pdf - 64 KB
2.  UEU-Undergraduate-1124-pernyataan.pdf - 2891 KB
3.  UEU-Undergraduate-1124-persetujuan.pdf - 2537 KB
4.  UEU-Undergraduate-1124-pengesahan.pdf - 2999 KB
5.  UEU-Undergraduate-1124-kata pengantar.pdf - 54 KB
6.  UEU-Undergraduate-1124-abstrak.pdf - 56 KB
7.  UEU-Undergraduate-1124-daftar isi.pdf - 11 KB
8.  UEU-Undergraduate-1124-bab I.pdf - 1201 KB
9.  UEU-Undergraduate-1124-daftar referensi.pdf - 181 KB

• EFEKTIFITAS PEREKRUTAN HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISIAL DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT