PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PASAR MODAL

asar modal merupakan sebuah tempat memperjualbelikan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan baik surat utang, ekuitas, reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa �Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum perdagangan bursa efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Korwas PPNS). Dalam hal penulis mengangkat permasalahan bagaiaman karakteristik tindak pidana pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan bagaimana peranan penyidik pegawai negeri sipil pada otoritas jasa keuangan dalam penyelesaian tindak pidana di pasar modal. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normative dan penelitian lapangan, normative merupakan meneliti bahan pustaka/data sekunder sedangkan penelitian lapangan penulisan merupakan pengumpulan data dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang bersangkutan. Dalam penyidikan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan di bidang pasar modal, dilakukan oleh penyidik di pasar modal lalu penyidik itu dibawah kordinasi otoritas jasa keungan. Setelah melakukan penyidikan baru berkas keatas ke penyidik ojk, yaitu penyidik pegawai negeri sipil. Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan otoritas jasa keuangan (OJK) memakai penyidik pegawai negeri sipil yang berasal dari dari badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) tetapi masih kurang. Otoritas jasa keuangan harus merekrut penyidik dari kepolisian dan kejaksaan, Otoritas jasa keuangan (OJK) harus membuat perjanjian dengan polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam melakukan penyidikan dibidang pasar modal, supaya bisa langsung menangkap tersangka yang dianggap melakukan tindakan pidana pasar modal, Otoritas jasa keuangan (OJK) harus membuat perjanjian dengan kejaksaan agung Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan dibidang pasar modal, supaya bisa menjatuhkan dan menuntut langsung terdakwa tindak pidana pasar modal. Otoritas jasa keuangan (OJK) harus diberi wewenang penuh dalam bertindak untuk menyelidiki adanya dugaan, pelanggaran, dan kejahatan dibidang pasar modal.

1.  UEU-Undergraduate-5615-Cover.pdf - 32 KB
2.  UEU-Undergraduate-5615-TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 91 KB
3.  UEU-Undergraduate-5615-PERNY ATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 79 KB
4.  UEU-Undergraduate-5615-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 103 KB
5.  UEU-Undergraduate-5615-ABSTRAK.pdf - 12 KB
6.  UEU-Undergraduate-5615-KATA PENGANTAR.pdf - 12 KB
7.  UEU-Undergraduate-5615-daftar isi radhiyan.pdf - 31 KB
8.  UEU-Undergraduate-5615-Dapus Radhiyan.pdf - 32 KB

• PERSEPSI DAN SIKAP PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR KECAMATAN CAKUNG JAKARTA TIMUR TERHADAP PROGRAM DUEL KANDIDAT DI TV ONE
• KEDUDUKAN HUKUM TENTANG HAK ISTRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH DICERAIKAN OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DIDASARKAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983
• POLIGAMI YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Suatu Tinjauan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan P
• PERBANDINGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS KESEHATAN DAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG.
• ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PUSINAFIS BARESKRIM POLRI
• PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PURWAKARTA