POLIGAMI YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (SUATU TINJAUAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO. PP NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN P

Poligami awalnya merupakan sesuatu yang dikatakan lumrah, karena umumnya dilakukan oleh pemuka kerajaan sebagai pemegang kebijakan hukum dan kekuasaan. Namun seiring dengan tingkat perkembangan zaman berikut kemajuan ilmu dan teknologi, akhirnya poligami banyak mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan termasuk didalamnya birokrasi pemerintahan karena hal itu dianggap melanggar atau mendiskriminasikan hak-hak perempuan. Poligami yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan termasuk di dalamnya Pegawai Negeri Sipil dengan alasan atau faktor penunjang yaitu faktor psikologis yakni perasaan terhormat,kekuasaan,derajat/martabat dalam masyarakat. Selain itu karena merasa cukup besar gaji yang didapatkan sehingga Pegawai Negeri Sipil merasa mampu untuk melakukan poligami atau beristeri lebih dari satu tanpa menghiraukan aturan yang ada. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pembatasan poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan apakah sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang poligami tidak sesuai dengan prosedur menurut PP No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif yang didasarkan atas hasil analisis terhadap data kepustakaan,asas asas hukum normatif,pendapat para ahli mauoun teori -teori yang berhubungan dengan masalah poligami Pegawai Negeri Sipil, dengan sifat penulisan deskriptif analistis yaitu memberikan data seteliti mungkin yang menggambarkan masalah dan menganalisa teori hukum dan perundangundangan yang berlaku dan metode analisa data menggunakan pendekatan kualitatif yakni pengumpulan data dan informasi yang ada untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dari hasil analisa yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya berasaskan monogami,sekalipun pada pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberikan izin untuk melakukan poligami tetapi harus memenuhi syarat yang sangat ketat dan seksama sebagaimana dalam pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga apabila Pegawai Negeri Sipil melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sebagaimana dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil baik dalam sanksi hukuman jenis berat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6. Selanjutnya saran yang diberikan adalah untuk menjamin pelaksanaan tujuan pembangunan nasional yang berdisiplin maka setiap pelaksanaan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil harus dilaksanakan secara seksama, adil, bijaksana dan berdampak pada perubahan prilaku yang lebih baik.

1.  UEU-Undergraduate-4199-cover1_OK PDF.pdf - 32 KB
2.  UEU-Undergraduate-4199-persetujuanpengesahan1_OK PDF.pdf - 29 KB
3.  UEU-Undergraduate-4199-abstrak1_OK PDF.pdf - 45 KB
4.  UEU-Undergraduate-4199-daftarisi1_OK PDF.pdf - 41 KB
5.  UEU-Undergraduate-4199-daftarpustaka1_OK PDF.pdf - 42 KB
6.  UEU-Undergraduate-4199-bab1.pdf - 67 KB

• POLIGAMI YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Suatu Tinjauan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan P