Keyword
Mode	Free Text Search Boolean Rule Search Expanded Search (for Free text search only)

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

1.  UEU-Undergraduate-5336-cover.pdf - 2345 KB
2.  UEU-Undergraduate-5336-persetujuan.pdf - 2345 KB
3.  UEU-Undergraduate-5336-pengesahan.pdf - 2345 KB
4.  UEU-Undergraduate-5336-pernyataan.pdf - 2345 KB
5.  UEU-Undergraduate-5336-persembahan.pdf - 2345 KB
6.  UEU-Undergraduate-5336-kata pengantar.pdf - 2345 KB
7.  UEU-Undergraduate-5336-daftar isi.pdf - 2345 KB
8.  UEU-Undergraduate-5336-abstrak.pdf - 2345 KB
9.  UEU-Undergraduate-5336-daftar pustaka.pdf - 2345 KB
10.  UEU-Undergraduate-5336-BAB1.pdf - 2345 KB

• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERI PASAL 197 AYAT (1) HURUF K UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
• ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (SENGKETA HASIL PEMILUKADA KOTA TANGERANG SELATAN) DITINJAU DARI KEWENANGAN DAN PROSEDUR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASAR UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONST
• Analisa Yuridis putusan mahkamah konstitusi pembubaran BP migas
• Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/- X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001
• PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.012/PUU-I/2003. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.611 K/PDT.SUS/2009)
• ANALISA TERHADAP PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 002/PUU-I/2003)
• ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (SENGKETA HASIL PEMILUKADA KOTA TANGERANG SELATAN) DITINJAU DARI KEWENANGAN DAN PROSEDUR HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASAR UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONST
• IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
• KAJIAN TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN GUGATAN HAK ANAK LUAR KAWIN MELALUI ALAT BUKTI TES DNA DIKAJI DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII 2010, KUH PERDATA DAN TEORI KEADILAN

POLLING