PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK TANAH YANG SAH ATAS JUAL BELI YANG BERBEDA OBJEK TANAH (STUDI KASUS PERKARA NO. 502/PID.B/2016.PN.JKT.BRT)

Terjadinya sengketa hak tanah disebabkan oleh kurang jelasnya hak atau kepemilikan terhadap hak milik atas tanah Agar tidak terjadi peristiwa hukum dalam pengunaan hak atas tanah maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). Tanah sangat rentan oleh berbagai sengketa dan penyalah gunaan oleh pihak lain yang ingin menguasai tanah tersebut. Untuk menjaga tanah yang di miliki oleh masyarakat, maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah mereka agar mendapatkan sertipikat tanah. Kemudian dalam penyusunan penulisan skripsi ini Penulis juga akan membahas tentang perlindungan hukum secara perdata mengenai kedudukan status tanah dari pemilik tanah yang sah. Dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh kasus tentang sengketa tanah di Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta. Dengan pokok permasalahan Bagaimana bentuk perlindungan hukumnya bagi pemilik tanah yang sah karena telah diduduki oleh pihak lain dengan mengguna kan Akta Jual Beli Palsu (Studi Kasus Putusan Perkara No. 502/ Pid.B/2016.PN.Jkt.Brt) ? serta Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sah ditinjau dari aspek hukum perdata ? dengan tujuan penelitian Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sah dan Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sah ditinjau dari aspek hukum perdata. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum secara doktriner, Bentuk perlindungan hukum pada pemilik tanah yang sah terhadap pihak-pihak yang menggunakan Akta Jual Beli palsu dengan menduduki secara fisik merupakan bentuk pelanggaran penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah dari perspektif hukum pidana, dijelaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana. Sedangkan perlindungan secara aspek perdata Pada Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi.

1.  UEU-Undergraduate-12760-cover.Image.Marked.pdf - 253 KB
2.  UEU-Undergraduate-12760-pengesahan.Image.Marked.pdf - 184 KB
3.  UEU-Undergraduate-12760-persetujuan.Image.Marked.pdf - 172 KB
4.  UEU-Undergraduate-12760-pernyataan.Image.Marked.pdf - 237 KB
5.  UEU-Undergraduate-12760-publikasi.Image.Marked.pdf - 212 KB
6.  UEU-Undergraduate-12760-daftar isi.Image.Marked.pdf - 222 KB
7.  UEU-Undergraduate-12760-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 249 KB
8.  UEU-Undergraduate-12760-bab 1.Image.Marked.pdf - 298 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD